Kekeringan dan Krisis Air Melanda 62 Desa, Pemkab Sumenep Tetapkan Status Tanggap Darurat

KABAR MADURA | Musim tandus di Sumenep mulai menunjukkan akibat serius. Krisis air bersih sekarang meluas hingga ke puluhan desa, apalagi menjangkau wilayah kepulauan. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep akhirnya menetapkan status tanggap darurat musibah kekeringan setelah sedikitnya 62 desa di 19 kecamatan mengalami krisis air bersih. 

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Sumenep Nomor 100.3.3.2/254/KEP/013/2026 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan Tahun 2026. 

Status tanggap darurat itu bertindak selama empat bulan sejak ditetapkan pada 19 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil lantaran wilayah terdampak kekeringan terus bertambah. 

“Sebarannya terus bertambah. Tidak hanya wilayah daratan, tetapi juga kepulauan,” kata Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumenep, Abd Kadir.

Dari total 62 desa terdampak, sebanyak 34 desa berada di wilayah daratan, sedangkan 28 desa lainnya berada di area kepulauan. 

Kondisinya pun tidak seragam. BPBD memetakan tujuh desa masuk kategori kering kritis, 40 desa berstatus kering langka, dan 15 desa lainnya masuk kategori kering langka terbatas. 

Tujuh desa nan masuk kategori kering kritis tersebar di lima kecamatan. Masing-masing ialah Desa Montorna dan Prancak di Kecamatan Pasongsongan, Desa Kombang dan Poteran di Kecamatan Talango, Desa Basoka di Kecamatan Rubaru, Desa Batuputih Daya di Kecamatan Batuputih, serta Desa Gendang Barat di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi. 

Sementara itu, 40 desa nan masuk kategori kering langka tersebar di sejumlah wilayah. Beberapa di antaranya Desa Lebeng Barat, Campaka, Ambunten Timur, Padike, Palasa, dan Langsar. 

Sedangkan 15 desa lainnya berada dalam kategori kering langka terbatas. Di antaranya Desa Tambaagung Ares, Belluk Ares, Rubaru, Tengedan, dan Juruan Daya. (ara/waw)