Katim PKH Bangkalan Sebut Penerima Bantuan Terindikasi Judol Terus Bertambah

KABAR MADURA | Jumlah family penerima faedah (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Bangkalan nan terindikasi gambling online (judol) disebut terus bertambah. Temuan itu berasal dari hasil pemadanan info rekening penerima support dengan info nan terindikasi aktivitas judol.

Ketua Tim (Katim) PKH Bangkalan, Abu Daud, mengatakan, berasas laporan sementara, jumlah penerima support nan terindikasi terlibat gambling online diperkirakan mencapai 10-15 persen dari total KPM PKH di Bangkalan.

“Kalau sesuai laporan itu kayaknya antara 10-15 persen. Kalau KPM Bangkalan sekitar 62 ribu, ya sekitar 8.000-10.000,” ujarnya, Selasa (1/9/2026).

Namun, Abu Daud menegaskan, pendamping PKH tidak mempunyai akses untuk memastikan apakah seluruh penerima nan masuk dalam daftar indikasi itu betul-betul bermain judol. Data itu merupakan hasil temuan pihak berkuasa melalui proses pemadanan rekening.

Menurutnya, kondisi nan ditemukan di lapangan cukup beragam. Sebagian penerima mengakui rekening nan terindikasi itu digunakan untuk judol. Namun, ada pula nan membantah lantaran rekening mereka rupanya digunakan oleh personil keluarga.

“Temuan itu dari PPATK. Di lapangan ada nan betul mengakui, ada nan tidak. Ada nan mengatakan rekeningnya dipakai orang lain,” jelasnya.

Persoalan judol tersebut, kata Abu Daud, juga belum berhenti. Pihaknya tetap menemukan tambahan penerima faedah nan masuk dalam indikasi judol.

Bahkan, berasas info dari para pendamping PKH, jumlah temuan baru berpotensi bertambah cukup signifikan.

“Saya nggak tahu, ini dari teman-teman. Dari 80 teman-teman, ada nan nambah 120, ada temuan lagi,” ungkapnya.

Abu Daud menilai, persoalan itu menjadi serius andaikan biaya support nan semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan family justru digunakan untuk judol. Kondisi itu dinilai dapat mengganggu tujuan PKH dalam membantu meningkatkan kesejahteraan family penerima manfaat.

“PKH ini program keluarga, bukan individu. Kalau judol, saya percaya KPM nggak bakal main judol, jika duit itu betul-betul digunakan untuk keluarga,” ucapnya.

Dia juga menyebut, penggunaan biaya support sosial untuk judol menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi ekonomi penerima manfaat.

“Uang itu kan digunakan untuk keluarga, bukan individu. Kalau judol tiap-tiap hari, berfaedah jadi pertanyaan, dapat dari mana? Mengaku miskin, rupanya judol tiap hari,” pungkasnya. (fik/zul)