Jelang Akhir Tahun, DPRD Sampang Pesimistis Pilkades Bisa Digelar Meski Anggaran Disiapkan

SAMPANG || KLIKMADURA – Kepastian penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Sampang hingga sekarang belum menemukan titik terang.

Anggaran untuk pesta kerakyatan tingkat desa tersebut disebut telah disiapkan sejak tahun sebelumnya, namun tahapan pemilihan belum berjalan.

Wakil Ketua DPRD Sampang, Iqbal Fatoni, menyampaikan, persoalan anggaran bukan menjadi halangan utama penyelenggaraan Pilkades. Sebab, pemerintah telah menyiapkan anggaran sejak tahun sebelumnya.

Penyiapan anggaran itu sebagai langkah antisipasi andaikan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan maupun petunjuk mengenai penyelenggaraan Pilkades.

“Dari tahun kemarin juga sudah dianggarkan. Anggaran itu dipersiapkan untuk penyelenggaraan Pilkades, tetapi sekarang ranahnya sudah masuk ke pelaksana dan OPD terkait,” ujar Iqbal Fatoni, Selasa (15/9/2026).

Meski anggaran telah tersedia, penyelenggaraan Pilkades pada tahun ini dinilai sudah tidak memungkinkan andaikan memandang kebutuhan waktu untuk menjalankan seluruh tahapan pemilihan.

Pria nan berkawan disapa Fafan itu menyebut, tahapan Pilkades memerlukan persiapan nan dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara.

Dengan kondisi saat ini, tahapan tersebut dinilai sudah tertinggal andaikan Pilkades tetap hendak digelar dalam waktu dekat.

“Kalau untuk sekarang sudah tidak mungkin, lantaran tahapan itu semestinya sudah melangkah sekitar enam bulan sebelumnya. Jadi jika dilaksanakan pada bulan-bulan sekarang, secara tahapan sudah tidak memungkinkan,” jelasnya.

Pembahasan mengenai kemungkinan Pilkades dilaksanakan pada 2027 juga telah muncul dalam komunikasi antara DPRD dengan pihak pelaksana serta organisasi perangkat wilayah (OPD) terkait.

Akan tetapi, Iqbal menegaskan bahwa DPRD belum dapat memastikan penyelenggaraan Pilkades pada tahun tersebut. Sebab, anggaran 2027 tetap dalam proses pembahasan dan belum ditetapkan melalui rapat paripurna.

“Untuk 2027 belum bisa dipastikan. Bisa dipastikan ketika sudah didok dan diperipurnakan. Saat ini tetap pembahasan di tingkat komisi, kemudian Banggar, setelah itu baru diparipurnakan sehingga ada kejelasan,” katanya.

Sementara itu, anggaran Pilkades nan telah dipersiapkan sebelumnya tidak seluruhnya ditempatkan alias melekat pada satu OPD. Sebagian anggaran disiapkan melalui sistem Belanja Tidak Terduga (BTT).

Iqbal mengatakan, sistem tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi mengingat sebelumnya tetap terdapat pembahasan mengenai kebijakan pemerintah pusat mengenai penyelenggaraan Pilkades.

“Anggaran kemarin sudah ada. Tidak semuanya melekat di OPD, ada nan di BTT, dipersiapkan jika ada sesuatu dari pusat. Ini juga untuk menjawab kemauan masyarakat nan menginginkan Pilkades segera dilaksanakan,” ungkapnya.

Dorongan agar Pilkades segera dilaksanakan, menurut Iqbal, juga telah disampaikan Fraksi PPP DPRD Sampang sejak awal. Salah satu persoalan nan menjadi perhatian adalah keberadaan Penjabat (Pj) Kepala Desa nan dinilai telah berjalan cukup lama di sejumlah desa.

“Dari Fraksi PPP, sejak awal kami sudah jelas meminta agar Pilkades segera dilaksanakan. Terlalu lama Pj di desa dan terjadi kekosongan kepemimpinan definitif. Ini merupakan permintaan masyarakat agar Pilkades segera digelar, lantaran sudah terlalu lama” tegasnya. (ali/nda)