Investor Bisa Berpikir Ulang ke Pamekasan, HIPMI Buka Suara Soal Pembongkaran Indomaret

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Kejadian pembongkaran gerai Indomaret di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, pada Rabu (7/10/2026), menjadi perhatian kalangan pengusaha.

Kejadian tersebut dinilai menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah wilayah dan pelaku upaya dalam menjaga kepercayaan penanammodal ke Pamekasan.

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Pamekasan, Ach. Kusairi, menilai kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa investasi tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan. Pengusaha diminta agar seluruh persyaratan terpenuhi sebelum memulai aktivitas usaha.

Menurutnya, persoalan perizinan dan kesesuaian tata ruang perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan masalah setelah upaya berjalan.

“Orientasinya tidak hanya urusan gimana cari duit alias cari hasil di dalam berbisnis, tetapi semuanya kudu dipenuhi,” katanya, Rabu (21/10/2026).

Kusairi juga meminta agar Pemkab Pamekasan memperketat pengawasan terhadap proses perizinan. Pemerintah kudu memastikan arsip nan diajukan pelaku upaya sesuai dengan ketentuan dan kondisi di lapangan. Hal tersebut kudu dilakukan agar tetap menjaga kepercayaan penanammodal untuk menanam modal di Pamekasan.

“Ketelitian saat memverifikasi perizinan menjadi salah satu aspek krusial nan kudu diperhatikan. Pemkab kudu juga bisa memastikan kesesuaian antara arsip perizinan, ketentuan tata ruang, dan kondisi di lapangan,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pengusaha juga wajib memahami patokan nan berlaku. Kepatuhan terhadap perizinan dan ketentuan wilayah menjadi perihal nan samgat krusial agar aktivitas upaya tidak berujung pada persoalan norma maupun bentrok dengan masyarakat.

Menurutnya, investasi semestinya bisa memberikan faedah nyata bagi daerah, mulai dari mendorong aktivitas ekonomi, membuka lapangan kerja, apalagi hingga menciptakan kesempatan upaya bagi masyarakat setempat.

“Yang terpenting, gimana kehadiran upaya itu bisa memberikan faedah bagi masyarakat, menjaga kondusivitas, dan tidak mengganggu keamanan di lingkungan sekitar,” ucapnya.

Kusairi juga meminta agar komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat diperkuat sebelum aktivitas upaya dijalankan. Sehingga potensi adanya masalah dapat diantisipasi sejak awal.

“Pada prinsipnya, kita selaku pengusaha kudu tahu patokan permainan di dalam berbisnis, dan kita kudu mematuhi itu. Wajib,” tandasnya. (ibl/nda).