Harga Tembakau Turun, Wakil Ketua DPRD Pamekasan Pertanyakan Klaim Overstock Gudang

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam menyoroti turunnya nilai tembakau Madura nan disebut pengusaha dipengaruhi kondisi overstock alias kelebihan stok di gudang.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikaji lebih serius. Sebab, penetapan Biaya Pokok Produksi (BPP) tembakau sejak awal dimaksudkan untuk memastikan modal nan dikeluarkan petani dalam proses produksi dapat terlindungi melalui nilai pembelian nan layak.

“BPP itu nomor logis bahwa petani modalnya sekian. Maka nan paling krusial adalah memastikan bahwa penyimpanan alias pelaku tembakau itu membeli tembakau di atas BPP,” katanya.

Politikus PKB itu menjelaskan bahwa nilai pembelian nan hanya berada di nomor BPP tidak memberikan untung bagi petani. Harga tembakau semestinya berada di atas biaya produksi nan telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan tata niaga tembakau di Pamekasan juga telah diatur melalui Perda Nomor 2 Tahun 2022. Regulasi itu menjadi salah satu dasar dalam menjaga posisi petani agar tidak hanya menjadi objek dalam rantai perdagangan tembakau.

“Kalau ada penyimpanan alias pabrikan nan membeli di bawah BPP, itu tidak sesuai dan melanggar tata niaga tembakau nan sudah kita legalisasi melalui Perda Nomor 2 Tahun 2022,” ujarnya.

Umam juga menilai, persoalan overstock nan disampaikan pengusaha tembakau semestinya tidak muncul secara tiba-tiba. Sebab, sebelum BPP ditetapkan, semestinya dilakukan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pihak mengenai untuk memetakan kebutuhan tembakau.

“Harusnya ada komunikasi sejak awal. Mulai dari kebutuhan gudang, kebutuhan pabrik hingga perkiraan produksi tembakau petani,” ucapnya.

Umam mempertanyakan kondisi ketika produksi tembakau petani sudah berjalan, tetapi di lapangan justru muncul info bahwa nyaris setiap penyimpanan mengalami kelebihan stok.

Ia juga meminta Pemkab lebih proaktif melakukan komunikasi dengan penyimpanan maupun pabrik, baik perusahaan nasional maupun pelaku upaya lokal. Pemerintah tidak boleh hanya menunggu persoalan nilai muncul di tengah petani.

“Kalau kejadian seperti ini, saya minta pemerintah wilayah sudah proaktif melakukan komunikasi dengan gudang. Dekati gudang-gudang pabrikan itu, pabrik-pabrik nasional maupun lokal,” tuturnya.

Ia apalagi membuka kemungkinan adanya langkah pengganti dari pemerintah wilayah untuk membantu penyerapan tembakau petani.

“Kalau boleh agak kritis, pemerintah kudu datang dalam rangka menyikapi persoalan ini. Misalnya, perlu dikaji, mungkin tidak pemerintah wilayah datang sebagai pembeli alternatif. Selama ini kan belum kita lakukan itu,” tungkasnya.

Umam juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap masuknya tembakau dari luar Madura. Ia cemas masalah overstock nan saat ini menjadi argumen turunnya nilai justru tidak sepenuhnya berasal dari hasil produksi petani Madura.

“Jangan sampai jatuhnya nilai tembakau hari ini lantaran kelalaian pengawasan kita terhadap embargo dari tembakau luar Madura,” ujarnya.

Kondisi tersebut perlu dipastikan melalui pengawasan dan pendataan nan jelas. Sebab, andaikan stok nan menumpuk di penyimpanan rupanya didominasi tembakau dari luar Madura, persoalan tersebut tidak semestinya dibebankan kepada petani tembakau Madura.

“Stok nan ada, nan disebut dengan overstock hari ini, jangan-jangan bukan tumpukan alias gunungan tembakau Madura, tapi gunungan tembakau luar Madura,” tandasnya. (ibl/nda).