DPRD Sumenep Cecar Pemkab Soal Serapan Belanja Modal Rendah: Uangnya Ada, Kenapa Belum Dibelanjakan?

SUMENEP, portalmadura.com – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sumenep menyuarakan sorotan tajam terhadap lambatnya penyerapan pos shopping modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.

Hingga pertengahan September 2026, realisasi shopping modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tercatat baru mencapai Rp54,64 miliar alias 38,30 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp142,66 miliar. Kondisi ini menyisakan biaya sekitar Rp88,02 miliar nan belum terserap.

Anggota Banggar DPRD Sumenep, Akhmadi Yazid, menuntut transparansi dari Pemkab Sumenep untuk membeberkan secara terbuka rincian paket pekerjaan maupun aktivitas prasarana nan tetap mengendap tersebut.

“Dengan tersisanya anggaran shopping modal sekitar Rp88,02 miliar, ini menjadi pertanyaan serius. Belanja modal berangkaian langsung dengan pembangunan aset dan akomodasi publik nan dibutuhkan masyarakat,” ujar Akhmadi Yazid, Senin (21/9/2026).

Yazid menilai Pemkab Sumenep perlu mengurai halangan nan menjadi pemicu lambatnya realisasi anggaran, apakah berasal dari tahap perencanaan, sistem pengadaan peralatan dan jasa, alias masalah teknis di lapangan.

“Uangnya sudah tersedia, lampau apa penyebab belanjanya tetap rendah? Apakah ada hambatan di perencanaan, pengadaan, alias aspek lain nan perlu dibuka secara terang ke publik?” tuturnya.

Ia menekankan pentingnya keterbukaan info mengenai status tiap proyek, baik nan sudah masuk tahap kontrak, belum berjalan, maupun nan mengalami keterlambatan. Hal ini dinilai krusial agar janji percepatan pembangunan tidak sekadar menjadi sasaran di atas kertas.

Di samping itu, Yazid mengingatkan agar Pemkab Sumenep tidak memaksakan penyerapan anggaran secara tergesa-gesa menjelang akhir tahun. Laju pengerjaan nan terburu-buru berisiko menurunkan kualitas bentuk hasil pembangunan.

“Jangan sampai mendekati akhir tahun semua aktivitas dipaksakan. Kita tidak menginginkan serapan nomor tinggi tetapi kualitas pekerjaan justru dikorbankan. APBD kudu memberikan faedah nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Sebagai informasi, info per 11 September 2026 menunjukkan total pendapatan wilayah Sumenep telah terealisasi sebesar Rp1,69 triliun alias 74,21 persen dari sasaran Rp2,27 triliun. Namun, total serapan shopping wilayah baru menyentuh Rp1,49 triliun alias 59,54 persen dari pagu Rp2,50 triliun, sehingga tetap tersisa shopping sekitar Rp1,01 triliun.

Selain konsentrasi pada shopping modal, Banggar DPRD Sumenep juga mendorong pertimbangan terhadap keahlian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, realisasi retribusi wilayah baru mencapai Rp162,52 miliar alias 68,18 persen dari sasaran Rp238,37 miliar, nan dinilai perlu dibedah guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Navigasi pos