DPRD Pamekasan Ancam Rekomendasikan Penghentian Izin SPBU yang Langgar Aturan

KABAR MADURA | Penggunaan barcode pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU kembali dikeluhkan masyarakat. Kali ini, masalah tersebut dialami oleh salah satu pengemudi ambulans milik Yayasan Cahaya Umat Pamekasan, di mana barcode kendaraan tersebut disalahgunakan oleh pihak lain pada Selasa (27/10/2026) malam.

Ketua Yayasan Cahaya Umat Pamekasan, Rahwini, menceritakan bahwa kejadian bermulai ketika ambulans yayasannya nan tengah bekerja menjemput pasien darurat dari Surabaya menuju Sumenep hendak mengisi BBM di SPBU Jrengik, Sampang. Namun, petugas SPBU menyatakan bahwa jatah bahan bakar ambulans tersebut telah habis.

“Setelah di-tracking, rupanya sudah ngisi bensin. Barcode ini sudah dipakai ngisi bensin jam 16.16 WIB lewat, dan setelah dilihat rupanya di SPBU Larangan Badung,” ungkapnya, Rabu (28/10/2026).

Rahwini juga menambahkan, akibat ulah oknum tidak bertanggung jawab tersebut, ambulans nan sedang membawa pasien darurat terpaksa kudu menunggu selama dua jam di salah satu masjid di Pamekasan untuk bisa melakukan pengisian ulang. 

Setelah melakukan penelusuran berdikari berbareng tim, Rahwini mendatangi SPBU Larangan Badung dan mendapati bahwa barcode miliknya memang terscan, sementara bentuk kendaraan nan mengisi saat itu berada di Surabaya. Pihak SPBU Larangan Badung pun telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung.

Menanggapi kejadian tersebut, Komisi II DPRD Pamekasan, Moh. Faridi, mengatakan bahwa pihaknya selama ini sudah maksimal melakukan pengawasan mengenai pengedaran BBM bersubsidi. Pihaknya menyayangkan jika tetap ada temuan permainan antara oknum di SPBU.

“Jika yayasan merasa dirugikan, lebih baik dilaporkan agar ada tindakan tegas, lantaran ini peralatan bersubsidi nan kudu diawasi,” terangnya. 

Dia mengatakan bahwa pihaknya juga berkomitmen bakal merekomendasikan dinas mengenai agar tidak memberikan perpanjangan izin alias persyaratan berikutnya jika ditemukan pelanggaran serupa oleh SPBU.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Setda Pamekasan, Sri Puji Harijani, memberikan sejumlah catatan pertimbangan dan pembelajaran krusial mengenai kejadian tersebut. 

Pertama, pemilik kendaraan berbarcode diimbau agar tidak sembarangan memindahtangankan barcode nan dimiliki.

“Kedua, pihak pengelola SPBU disarankan untuk melakukan refresh alias pembaruan sistem barcode secara berkala setiap kali selesai melakukan pengisian agar info tetap random dan aman,” tutupnya. (fit/waw)