Data Lahan Pertanian Pamekasan Menyusut 42 Ribu Hektare, DPRD Soroti Dampaknya terhadap Pupuk Bersubsidi

KABAR MADURA |  Anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Tabri, menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ekstra persoalan pengedaran pupuk bersubsidi demi kesejahteraan petani. 

Menurut legislator dari wilayah pemilihan (dapil) Pamekasan II (Proppo-Palengaan) tersebut, kelancaran pupuk di tingkat bawah menjadi kunci utama, namun tetap banyak hambatan struktural nan kudu segera diselesaikan pemerintah.

Tabri menyoroti sejumlah masalah krusial di lapangan, mulai dari penurunan info luasan lahan pertanian di Pamekasan nan menyusut dari 124.000 hektar menjadi 86.000 hektar (berkurang sekitar 42.000 hektar) akibat ketiadaan peta spasial, hingga persoalan petani nan belum terakomodasi dalam rencana definitif kebutuhan golongan (RDKK).

“Bagian dari perjuangan dan pengabdian sebagai satu-satunya personil dari dapil 2 nan bekerja di Komisi II DPRD Pamekasan. Saya kudu ekstra,” ungkap Tabri.

Masalahnya, imbuh Tabri, adanya pembatasan membikin sejumlah petani tidak tergabung dalam golongan tani (poktan). Ditambah lagi, kepemilikan lahan di luar desanya membikin lahan petani tersebut tidak terkaver dalam RDKK. Permasalahan lainnya, petani nan terlanjur menebus sebagian jatah pupuknya, tidak boleh lagi menebus di tahun nan sama.

“Ini nan butuh solusi dari dinas terkait. Soal penebusan, perlu disosialisasikan bahwa pelunasan itu bertindak dalam satu tahun,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani (Poktan) di Desa Banyupelle, Kecamatan Palengaan, Farisi, terus melakukan pengawalan terhadap pendataan dan penyaluran pupuk bersubsidi. 

Dia menyatakan bahwa pihaknya rutin menggelar musyawarah berbareng personil untuk memastikan transparansi info dan ketepatan alokasi.

“Kami terus berupaya maksimal mendata kebutuhan riil petani dan menyalurkannya sesuai dengan alokasi nan ada melalui sistem kelompok,” terangnya 

Katanya, secara umum pengedaran melangkah lancar berkah pengawalan ketat dari personil DPRD Pamekasan, Tabri sejak 2024-2025.

Farisi mencatat adanya selisih administratif antara info penerima di golongan tani dengan populasi petani di lapangan nan melampaui 200 orang.

Farisi juga menyampaikan angan utama kepada pemerintah daerah, nan mana dia berambisi penambahan kuota alias revisi info untuk mengakomodasi petani nan belum masuk dalam daftar penerima subsidi.

Kemudian mengusulkan agar pupuk jenis ZA dimasukkan ke dalam daftar pupuk bersubsidi. 

“Mengingat tingginya kebutuhan dan faedah pupuk ZA bagi tanaman tembakau dan cabe di musim tandus di Palengaan,” tutupnya. (fit/waw)