BEM SI Kerakyatan Jatim Buka Lembar Baru, Uniba Madura Pimpin Gerakan Mahasiswa 2026–2027

BEM SI Kerakyatan Jatim Buka Lembar Baru, Uniba Madura Pimpin Gerakan Mahasiswa 2026–2027

LIMADETIK.COM, SURABAYA — Pergantian kepemimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Jawa Timur periode 2026–2027 berjalan di tengah persoalan publik nan tetap membayangi masyarakat. Ketimpangan, akses pekerjaan, pendidikan, lingkungan, hingga penegakan norma menjadi pekerjaan rumah nan menuntut perhatian lebih serius.

Di tengah narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, aktivitas mahasiswa kembali dihadapkan pada pertanyaan mendasar: sejauh mana pembangunan betul-betul dirasakan masyarakat dan siapa nan paling memperoleh manfaatnya?

Pertanyaan itu menjadi salah satu injakan BEM SI Kerakyatan Jawa Timur dalam memasuki periode baru.

Melalui Musyawarah Nasional BEM SI Kerakyatan di Jambi, Universitas Bahaudin Mudhary (UNIBA) Madura dipercaya mengemban mandat sebagai Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur periode 2026–2027. Mandat tersebut diberikan kepada Moh. Iskil El Fatih.

Pergantian kepemimpinan itu tidak dipandang sekadar sebagai proses regenerasi organisasi. Lebih dari itu, mandat tersebut menjadi tanggung jawab untuk membawa kembali persoalan masyarakat ke dalam agenda aktivitas mahasiswa di Jawa Timur.

“Kita tidak mau periode baru ini berakhir pada regenerasi struktural. Kalau pembangunan terus berjalan, pertanyaannya sederhana: apakah masyarakat ikut merasakan manfaatnya?” ujar Iskil.

Menurut dia, mahasiswa kudu bisa membaca arah kebijakan publik sekaligus menguji dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

“Di situlah mahasiswa kudu hadir, membaca kebijakan, menguji dampaknya, dan bersuara ketika kepentingan rakyat terpinggirkan,” katanya.

Independensi Jadi Garis Batas

Iskil menegaskan, independensi menjadi prinsip krusial bagi aktivitas mahasiswa, terutama ketika berhadapan dengan pemerintah maupun lembaga negara.

BEM SI Kerakyatan Jawa Timur, kata dia, bakal tetap membuka ruang komunikasi dengan pemerintah dan beragam institusi. Namun, komunikasi tersebut tidak boleh menghilangkan kegunaan kritis mahasiswa.

Kritik terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun abdi negara penegak hukum, termasuk Polda Jawa Timur, bakal diarahkan pada persoalan konkret dan didukung data.

“Mahasiswa tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak boleh alergi terhadap dialog. Kita bakal membuka komunikasi dengan siapa pun, tetapi independensi tetap menjadi batas,” tegasnya.

Ia menambahkan, mahasiswa kudu bisa menjaga jarak dari kepentingan politik praktis agar bunyi nan disampaikan tetap berpijak pada kepentingan masyarakat.

“Ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, tugas kita adalah mengkritiknya,” ujarnya.

Konsolidasi hingga Advokasi

Memasuki periode 2026–2027, BEM SI Kerakyatan Jawa Timur bakal diarahkan pada penguatan konsolidasi antarkampus. Selain itu, kajian terhadap kebijakan publik dan pembelaan persoalan masyarakat di beragam wilayah Jawa Timur menjadi bagian dari agenda gerakan.

Konsolidasi dinilai krusial untuk memastikan aktivitas mahasiswa tidak berakhir pada tindakan sesaat, tetapi mempunyai pedoman kajian dan agenda nan jelas.

Dengan mandat nan sekarang berada di tangan UNIBA Madura, BEM SI Kerakyatan Jawa Timur memasuki babak baru. Tantangannya bukan hanya menjaga soliditas organisasi, tetapi memastikan aktivitas mahasiswa tetap relevan di tengah persoalan masyarakat nan terus berkembang.

Bagi BEM SI Kerakyatan, lembar baru kepemimpinan bukan semata tentang siapa nan mengisi struktur organisasi.

Lembar baru itu bakal ditentukan oleh seberapa berani mahasiswa membaca persoalan, mengawal kebijakan, dan mengambil sikap ketika kepentingan rakyat berhadapan dengan kepentingan kekuasaan.

Penulis : Joni

Editor : Wahyu