Bapenda Bangkalan Sasar Perumahan untuk Pemadanan Data PBB

KABAR MADURA | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan terus melakukan pemadanan dan pemutakhiran info Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tahun ini, proses itu mulai menyasar sejumlah area perumahan di wilayah Bangkalan.

Kepala Bapenda Bangkalan, Ahmad Ahadiyan Hamid, meminta jajarannya turun langsung ke lapangan untuk mengecek dan mencocokkan info PBB di area perumahan.

Langkah tersebut dilakukan lantaran tetap ditemukan sejumlah rumah nan belum mempunyai info PBB maupun terdapat ketidaksesuaian antara info nan tercatat dengan kondisi sebenarnya.

“Di perumahan itu banyak nan tidak mempunyai info alias PBB. Jadi saya harapkan kelak turun ke lapangan, kami jemput bola, di-cross check,” ujarnya, Kamis (1/10/2026).

Menurut Ahadian, petugas Bapenda perlu lebih aktif mendatangi area perumahan. Sebab, keberadaan penunggu rumah umumnya tidak selalu berbarengan dengan jam kerja petugas.

“Kalau di perumahan ini biasanya siang tidak ada orangnya. nan ada paling pagi jam 6 sebelum instansi alias sore sampai malam,” katanya.

Oleh karena itu, Ahadian meminta petugas tetap melakukan pendataan dengan menyesuaikan waktu di lapangan. Menurutnya, upaya itu krusial untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jadi meskipun bukan jam kantor, nan krusial semangat. Kenapa? Karena ini untuk Bapenda meningkatkan PAD,” ungkapnya.

Ahadian menambahkan, setiap rumah nan ditemukan belum mempunyai info PBB kudu segera ditindaklanjuti oleh petugas. Selain itu, pengecekan juga dilakukan terhadap kesesuaian identitas pemilik nan tercatat dalam info PBB.

Hal itu termasuk memastikan info kepemilikan sesuai dengan pemilik maupun mahir warisnya.

“Apabila ada perumahan nan tidak punya PBB, itu tolong ditindaklanjuti. Ada nan namanya tidak sesuai, identitas alias tidak sesuai dengan mahir waris,” jelasnya.

Berdasarkan info sementara, Ahadian menyebut, terdapat sekitar 20 perumahan developer nan menjadi sasaran pemadanan info PBB.

Dia berambisi masyarakat turut membantu proses tersebut dengan memberikan info nan dibutuhkan petugas selama melakukan pendataan di lapangan.

“Kami minta bantuannya. Dan juga kepada masyarakat, minta bantuannya, lantaran kami ini mau info PBB di Bangkalan sesuai dengan sertifikat dan juga sesuai dengan pemiliknya,” pungkasnya. (fik/zul)