Antrean BBM Meluas di Madura, Komisi II dan Pemkab Pamekasan Surati DPR RI-Pertamina

KABAR MADURA | Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Pamekasan berbareng Komisi II DPRD Pamekasan mengambil langkah koordinasi menyikapi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) nan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Surat resmi telah dikirimkan kepada DPR RI dan Pertamina untuk mendorong penyelesaian persoalan pengedaran BBM ke wilayah Madura.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan, Moh. Faridi, mengatakan surat tersebut diajukan untuk membuka agenda koordinasi dengan pihak terkait. Langkah itu diharapkan dapat mendorong adanya penyesuaian kebijakan pengedaran sehingga pasokan BBM ke Madura kembali sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami sudah bersurat dan berupaya untuk berjumpa DPR RI sehingga ada langkah politik nan pada akhirnya bisa mengubah kebijakan nasional itu,” ujarnya kepada Kabar Madura, Rabu (2/9/2026).

Faridi menjelaskan, berasas info nan diterimanya, persoalan tersebut bukan disebabkan oleh pengurangan kuota BBM untuk Pamekasan pada 2026. Dia menyebut persoalan berada pada pola pengedaran alias pengaturan pengiriman BBM ke wilayah Madura.

“Mengenai BBM itu tidak ada pengurangan kuota di 2026, tetapi memang persoalannya distribusinya nan ditekan alias diatur pengirimannya ke wilayah Madura. Ini kebijakan nasional nan tidak bisa di transendensi oleh kebijakan lokal,” jelasnya.

Menurut Faridi, Pertamina di tingkat regional Jawa Timur hanya menjalankan kebijakan teknis pengiriman nan ditentukan dari pusat. Kondisi tersebut, menurutnya, membikin volume pengiriman BBM ke SPBU di Madura tidak dapat langsung disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat di lapangan.

Sementara itu, Bagian Perekonomian Setda Pamekasan tetap melakukan penelusuran berbareng pihak mengenai untuk memastikan penyebab antrean BBM. Sebab, kondisi serupa dilaporkan tidak hanya terjadi di Pamekasan, tetapi juga di kabupaten lain di Pulau Madura.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Pamekasan, Sripuji Harijani, mengatakan pemerintah wilayah belum dapat menyimpulkan penyebab antrean sebelum penelusuran tersebut selesai dilakukan.

“Menurut informasi, antrian ini juga terjadi di kabupaten sebelah. Mengenai kepastian penyebab antrinya tetap dalam penelusuran, jadi minta untuk bersabar,” ujarnya.

Antrean BBM sendiri kembali terlihat di sejumlah SPBU di Pamekasan. Di beberapa lokasi, antrean kendaraan apalagi memanjang hingga badan jalan dan berakibat terhadap kelancaran arus lampau lintas di sekitar SPBU.

Komisi II DPRD dan Pemkab Pamekasan berambisi koordinasi dengan DPR RI serta Pertamina dapat menghasilkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan pengedaran dan menormalkan kembali pasokan BBM di Madura. (fit/waw)