BANGKALAN, koranmahdura.com – Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (DP2KP) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, menerima audiensi Pemuda Penggerak Jawa Timur, Senin, 26 Oktober 2026. Dalam audiensi tersebut, aktivis menyoroti ragam anggaran rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di sejumlah kecamatan.
Aktivis Pemuda Penggerak Jawa Timur, Imam Buchori, mempertanyakan perbedaan nilai anggaran rehabilitasi BPP nan meliputi wilayah Klampis sebesar Rp206 juta, Galis Rp206 juta, Tanah Merah Rp387 juta, dan Tanjung Bumi Rp206 juta.
“Kami mencurigai ketidaksesuaian info di lapangan lantaran anggaran tersebut dinilai terlalu besar untuk sebatas pengerjaan rehabilitasi atap, plafon, kusen, pagar, dan sanitasi,” ujar Imam.
Kepala DP2KP Bangkalan, CHK Karyadinata, menegaskan komitmen pihaknya untuk mematuhi aturan. Sebagai corak keterbukaan, pihak dinas menghadirkan langsung seluruh kontraktor pelaksana, konsultan pengawas teknis, hingga jejeran perwakilan Polres Bangkalan dalam forum tersebut.
“Perbedaan nominal anggaran antarkecamatan terjadi lantaran tingkat kerusakan bentuk gedung di tiap BPP tidak sama,” jelasnya.
Proyek pembaharuan tahun 2026 tersebut merupakan langkah taktis untuk menjalankan Surat Edaran Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri agar tidak ada lagi gedung BPP nan bocor.
“Terkait adanya keterlambatan pengerjaan di salah satu titik akibat perubahan nilai material, DP2KP memastikan denda manajemen resmi telah diterapkan sesuai patokan hukum,” tegas CHK.
Pihak rekanan diberikan kompensasi waktu tambahan selama 60 hari. Saat ini, seluruh akomodasi bentuk BPP dipastikan telah rampung 100 persen.
“Kami memonitoring pengerjaan ini secara ketat berbareng konsultan pengawas di lapangan. Jika ada nan merasa kurang puas dan mau melapor ke abdi negara penegak hukum, silakan saja lantaran seluruh berkas pertanggungjawaban kami sudah komplit dan sesuai prosedur,” pungkasnya. (MAHMUD/DIK)

7 jam yang lalu
1








English (US) ·
Indonesian (ID) ·