55 Pejabat Pemkab Sumenep Dilantik, Isi Posisi Strategis di Sejumlah OPD

KABAR MADURA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali memperkuat birokrasi. Sebanyak 55 pejabat pengurus dan pengawas mendapat amanah baru setelah dilantik dan diambil sumpah/janji kedudukan oleh Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim di Keraton Pendopo Agung Sumenep, Jumat (25/9/2026).

Pelantikan tersebut berasas Keputusan Bupati Sumenep Nomor 800.1.3.3/547/204.3/2026 tertanggal 25 September 2026.

Penataan menyasar sejumlah sektor strategis, mulai pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kebencanaan, lingkungan hidup hingga komunikasi dan informatika.

Wakil Bupati Sumenep KH Imam Hasyim menegaskan, kedudukan nan diberikan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Jabatan nan diberikan hari ini merupakan amanah dan tanggung jawab. Karena itu, saya berambisi seluruh pejabat nan dilantik dapat menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, penuh integritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” paparnya.

Sejumlah pejabat nan mendapat amanah baru di antaranya Nurwagini Oktariyana sebagai kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Bakesbangpol; Chairul Arif Hidayat sebagai kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; serta Fembri Suandy Bachri sebagai Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Di Dinas PUTR Sumenep, terdapat Deddy Surya sebagai kepala Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Indra Purnawan sebagai kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi, Imam Yudikarna sebagai kepala Bidang Sumber Daya Air, dan Muhammad Puji sebagai kepala Bidang Bina Marga.

Sementara di sektor pendidikan, Sutrisno dipercaya sebagai kepala Bidang Pembinaan SMP dan Yanto Winarjo sebagai kepala Bidang Pembinaan SD.

Di BPBD, Catur Wendra Setiady dipercaya sebagai sekretaris BPBD. Sedangkan pada Dinas Lingkungan Hidup, Mufti Kholid menjadi kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

Dia meminta pejabat nan baru dilantik segera beradaptasi, memperkuat koordinasi dan memastikan program pemerintah melangkah efektif.

“Jangan sampai kedudukan hanya dimaknai sebagai kedudukan. nan lebih krusial adalah gimana kedudukan itu digunakan untuk bekerja, melayani dan menyelesaikan persoalan masyarakat,” ujarnya. (ara/waw)