5.530 Buruh Tani Pamekasan Diusulkan Terima BLT DBHCHT, Penyaluran Masih Tertahan

KABAR MADURA | Sebanyak 5.530 pekerja tani di Pamekasan masuk daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2026. Namun, support senilai Rp600 ribu per orang tersebut belum disalurkan lantaran info penerima tetap dalam proses verifikasi dan validasi.

Penata Layanan Operasional Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan Rainaldy Prasetiawan mengatakan, andaikan seluruh calon penerima lolos verifikasi, kebutuhan anggarannya mencapai sekitar Rp3,3 miliar.

Calon penerima BLT DBHCHT diusulkan oleh pemerintah desa. Mereka kudu menyertakan sejumlah persyaratan, termasuk surat keterangan bahwa nan berkepentingan tidak sedang menyewa maupun mempunyai lahan pertanian.

Bantuan tersebut diprioritaskan bagi masyarakat nan menggantungkan penghasilan sebagai pekerja tani, termasuk mereka nan bekerja dalam mata rantai produksi tembakau.

“Yang kita prioritaskan itu orang pekerja taninya, kayak pekerja panggul, tukang sosok, kayak gitu. Termasuk tukang rajang juga masuk,” ujarnya, Rabu (30/9/2026).

Meski diusulkan pemerintah desa, Rainaldy menegaskan tidak seluruh nama otomatis ditetapkan sebagai penerima. Dinsos tetap memeriksa kesesuaian identitas dan persyaratan berasas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2024.

Pemeriksaan mencakup nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu family (KK), hingga kemungkinan adanya info ganda. Calon penerima tahun ini juga diarahkan berasal dari golongan desil 4 ke bawah.

“Belum, tetap dalam proses tahap verval data,” tegas Rainaldy mengenai penyaluran bantuan.

Pengusulan calon penerima dari desa telah ditutup pada 17 September 2026. Setelah pemeriksaan secara digital selesai, info bakal dikembalikan kepada pemerintah desa untuk diverifikasi dan divalidasi kembali berbareng pendamping.

Di sisi lain, jumlah penerima BLT DBHCHT tahun ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Rainaldy menyebut kondisi tersebut dipengaruhi penurunan pagu DBHCHT untuk Pamekasan sekitar 50 persen.

“Penetapan pagu anggaran nan dari provinsi itu kan SK gubernur, untuk per daerahnya itu memang Pamekasan ini turun 50 persen,” ungkapnya.

Dinsos belum menyebut waktu pasti penyaluran BLT tersebut lantaran proses verifikasi tetap berlangsung. Rainaldy berambisi proses pendataan dapat memastikan support betul-betul diterima masyarakat nan memenuhi kriteria.

“Manfaatnya itu digunakan sebaik mungkin, meskipun sedikit. Kalau pendataan tepat, pasti sangat berbobot bagi mereka,” pungkasnya. (ina/waw)