Tembok Desil

Oleh: Rosnindar Prio Eko Rahardjo
Komisioner KPID Jawa Timur, Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Unuversitas Bahaudin Mudhary Madura, Redaktur Senior Kabar Madura

Desil. Kata itu sekarang bikin geger. Terutama di Madura. Belakangan ini orang kampung begitu berkawan dengan istilah statistik.

Dulu orang hanya tahu tiga kelas ekonomi: kaya, menengah, dan miskin. Sekarang, negara membaginya jadi sepuluh. Pakai angka. Dari desil satu sampai sepuluh. Semakin mini angkanya, semakin miskin statusnya.

Tujuannya agar support sosial pemerintah tepat sasaran. Agar Uang Kuliah Tunggal (UKT) anak-anak kita sesuai dengan ketebalan dompet orang tuanya.

Teorinya begitu indah. Tapi praktiknya? Ampun-ampunan.

Masalahnya, penentuan nomor desil ini sering kali mirip lotre. Kadang pas, tapi lebih sering meleset. Melesetnya pun jauh. Jauh sekali.

Coba saja turun ke pelosok. Anda bakal menemukan anomali nan bikin geleng-geleng kepala.

Ada janda tua. Tinggal di rumah gedek. Lantainya tetap tanah. Tiba-tiba di sistem, namanya nyangkut di desil empat alias lima. Dianggap family mampu. Bantuan pun lewat.

Ada seorang juragan. Punya mobil pikap. Rumahnya tembok. Di sistem malah masuk desil satu. Dianggap sangat miskin. Bantuan mengalir lancar.

Kok bisa?

Itulah misterinya. Data statistik kita memang jadi penyakit menahun. Sensus berkali-kali. Aplikasi pemerintah bertebaran minta diunduh. Tapi kecermatan datanya tetap sering jalan di tempat.

Di kampus-kampus, kata desil ini apalagi sudah berubah jadi horor. Apalagi saat musim daftar ulang mahasiswa baru tiba.

Seorang pekerja tani garam. Ia bangga bukan main anaknya diterima di universitas negeri.

Besoknya, keluar pengumuman UKT. Masuk desil atas. Ia diwajibkan bayar duit kuliah jutaan rupiah per semester.

Dari mana negara menyimpulkan dia masuk kategori orang kaya. Padahal menggarap garam saja sistem bagi hasil.

Protes? Tentu. Mahasiswa turun ke jalan. Orang tua mendatangi rektorat. Tapi birokrasi kampus juga angkat tangan. Mereka berkilah hanya menerima info dari kementerian pusat. Sistem nan menentukan.

Protes ke mesin itu memang susah. Algoritma tidak punya hati. Mesin tidak bisa memandang keringat nan mengkristal di bawah terik matahari. Ia hanya membaca variabel nan dientri entah oleh siapa di tingkat desa.

Tapi masalah ini bukan sekadar soal nominal uang. Ini soal rasa keadilan nan terkoyak.

Mereka tulus bayar mahal, asal hitungannya masuk akal. nan bikin dada sesak adalah memandang tetangga nan jelas-jelas lebih mampu, malah masuk desil rendah dan bebas biaya. Rasa keadilan inilah nan terusik tajam.

Pemuda Muhammadiyah Sumenep pun angkat bicara. Mereka mengecam sistem penentuan desil nan amburadul.

Desil semestinya menjadi perangkat bantu negara. Mengangkat nan tertinggal, meringankan nan miskin. Bukan malah menjadi tembok tebal bagi anak desa nan mau mengubah nasib keluarganya.

Selama info di pusat dan realita di lapangan tetap sering bertolak belakang, polemik desil tidak bakal pernah reda.

Tembok tebal itu berjulukan info desil. (*)