Tambak Garam Majungan Hasilkan Dugaan Rp5 Miliar, Polisi Diminta Telusuri Aliran Dana

3 hari yang lalu 16

Tambak Garam Majungan Hasilkan Dugaan Rp5 Miliar, Polisi Diminta Telusuri Aliran Dana

LIMADETIM.COM, PAMEKASAN – Pengelolaan tambak garam di atas Tanah Kas Desa (TKD) Majungan, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, menuai sorotan serius. Aset milik pemerintah desa itu diduga menghasilkan pendapatan sekitar Rp1 miliar per tahun. Namun, hasil pengelolaannya selama lima tahun terakhir, nan ditaksir mencapai Rp5 miliar, dipertanyakan lantaran diduga tidak pernah masuk ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dugaan tersebut menyeret nama Subahnan, Kepala Desa Majungan nan menjabat sejak 2022. Persoalan ini sekarang resmi diadukan kepada Polres Pamekasan oleh Samsul Muarif, penduduk Desa Majungan, melalui tim kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Taretan Legal Justitia.

Objek nan diadukan adalah lahan tambak garam nan berstatus Tanah Kas Desa dan tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 002 atas nama Pemerintahan Desa Majungan.

Bagi pengadu, persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas pengelolaan tambak, melainkan menyangkut transparansi dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan aset milik masyarakat desa.

Sebab, andaikan betul tambak tersebut menghasilkan pendapatan hingga Rp1 miliar setiap tahun, publik berkuasa mengetahui ke mana aliran duit tersebut, siapa nan mengelolanya, serta apakah seluruh penerimaannya telah disetorkan ke kas desa.

Tim kuasa norma Samsul Muarif, Sulaisi, S.H.I., M.I.P., Moh. Anwar, S.H., Moh. Arafat Sanjani, S.H.I., dan Fajar Elmanzah, S.H., mendesak Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Pamekasan segera menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Mereka meminta abdi negara penegak norma menelusuri aliran biaya hasil pengelolaan tambak garam sejak 2022 hingga 2026, memeriksa arsip finansial desa, serta memastikan seluruh penerimaan dari pemanfaatan aset tersebut tercatat dan masuk ke RKD.

“Tanah Kas Desa bukan milik pribadi kepala desa. Setiap pemanfaatannya kudu mempunyai dasar hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai aset desa menghasilkan miliaran rupiah, tetapi kas desa justru tidak pernah menerima setoran,” demikian Sulaisi menyampaikan, Kamis (19/11/2026).

Tak hanya meminta kepolisian turun tangan, tim advokat YLBH Taretan Legal Justitia juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pamekasan melakukan pemeriksaan unik terhadap pengelolaan tambak garam tersebut.

Audit dinilai krusial untuk mengungkap besaran pendapatan sebenarnya, sistem pengelolaan, pihak nan menerima hasil pemanfaatan, hingga kemungkinan adanya penerimaan desa nan tidak tercatat dalam manajemen keuangan.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi pengelolaan aset desa. Sebab, Tanah Kas Desa merupakan kekayaan milik pemerintah desa nan pemanfaatannya kudu memberikan faedah bagi kepentingan masyarakat, bukan dikuasai alias dikelola tanpa pertanggungjawaban nan jelas.

“Jika dugaan tersebut terbukti, abdi negara penegak norma perlu mengusut tuntas pihak-pihak nan bertanggung jawab dan memastikan potensi kerugian finansial desa dapat diungkap” tandas Sulaisi.

Kini, pertanyaan mendasarnya tinggal satu: jika tambak garam itu betul menghasilkan miliaran rupiah, ke mana uangnya selama ini?

Hingga buletin ini disusun, belum terdapat keterangan alias penjelasan dari Kepala Desa Majungan mengenai dugaan tersebut.

Penulis : Rif

Editor : Wahyu

Follow WA Channel limadetik.com untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari Follow

Selengkapnya
google.com, pub-8604827097413925, DIRECT, f08c47fec0942fa0