Sumenep Tembus Enam Besar Jawa Timur, Kalahkan Kota-kota Daratan dalam Perbaiki Ketahanan Pangan

Sumenep bukan kota besar — tapi sukses melampaui deretan kota dan kabupaten daratan nan secara logistik semestinya jauh lebih diuntungkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) nan dirilis 20 Januari 2026 menempatkan kabupaten kepulauan ini di posisi keenam dengan Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PoU) terendah se-Jawa Timur: 4,63 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 7,89 persen — dan lebih baik dari Pasuruan, Lamongan, Mojokerto, hingga Malang.

Setahun sebelumnya, PoU Sumenep tetap bertengger di 6,49 persen. Selisih 1,86 poin persentase itu, jika diterjemahkan ke populasi sekitar 1,1 juta jiwa, berfaedah sekitar 51.241 masyarakat Sumenep diperkirakan tetap hidup dengan asupan daya di bawah kecukupan normal — jumlah nan tetap besar, tapi menyusut tajam dibanding tahun sebelumnya.

Menurut arti Badan Pangan Nasional (Bapanas), PoU merujuk pada kondisi seseorang nan secara reguler tidak mengonsumsi cukup pangan untuk memenuhi kebutuhan daya bagi hidup normal, aktif, dan sehat. Dengan nomor 4,63 persen, berfaedah kurang dari lima dari setiap seratus masyarakat Sumenep berada dalam kondisi kekurangan asupan daya tersebut — proporsi nan tergolong mini dibanding gambaran nasional.

Kata sederhananya: Dengan nomor 4,63 persen, sekitar 4–5 dari setiap 100 masyarakat Sumenep mengalami kekurangan asupan energi. Angka ini tergolong rendah dibandingkan kondisi secara nasional.

Menurut Bapanas, PoU menunjukkan jumlah masyarakat nan secara rutin tidak mendapatkan makanan nan cukup untuk memenuhi kebutuhan daya sehari-hari agar dapat hidup normal, aktif, dan sehat.

Peringkat Keenam se-Jawa Timur

Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, posisi Sumenep berada di urutan keenam dengan PoU terendah. Daftar 10 besarnya:

1. Kota Surabaya — 1,9%
2. Kota Batu — 2,94%
3. Kabupaten Gresik — 3,51%
4. Kota Probolinggo — 4,21%
5. Kabupaten Sidoarjo — 4,28%
6. Kabupaten Sumenep — 4,63%
7. Kota Pasuruan — 5,08%
8. Kabupaten Lamongan — 5,37%
9. Kota Mojokerto — 5,38%
10. Kota Malang — 5,4%

Yang membikin posisi ini mencolok bukan sekadar angkanya, melainkan siapa nan tertinggal di belakangnya. Pasuruan, Lamongan, Mojokerto, dan Malang — daerah-daerah daratan dengan akses jalan nan tak pernah putus oleh laut — justru berada di bawah kabupaten kepulauan nan selama ini identik dengan pulau-pulau terpencil dan jalur pengedaran pangan nan berliku. Sebagai kabupaten dengan karakter kepulauan dan sebagian wilayah tergolong terpencil, capaian Sumenep mengindikasikan adanya perbaikan pengedaran pangan alias daya beli masyarakat nan cukup berarti.

Respons DKPP Sumenep

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid, merespons capaian jenis BPS ini dengan nada rendah hati. Ia mengaitkan keberhasilan menekan nomor PoU dengan pengarahan dan kebijakan Bupati Sumenep Ach Fauzi Wongsojudo, dan menyebutnya sebagai kerja kolektif lintas dinas, bukan hasil satu pihak semata. Program-program penguatan ketahanan pangan di tingkat desa, katanya, bakal terus dilanjutkan dan diperkuat pada tahun-tahun berikutnya.

Bukan Keberuntungan Musiman

Kalau penurunan setahun bisa dicurigai sebagai pengaruh panen raya alias nilai komoditas nan kebetulan bersahabat, info lima tahun terakhir membantahnya. PoU Sumenep telah terpangkas 3,43 poin persentase dalam rentang itu — sebuah kurva menurun nan konsisten, pola nan lebih mencerminkan kerja terstruktur daripada kebetulan.

Situbondo: Potret nan Berlawanan

Namun optimisme ini tidak bertindak merata. Di ujung daftar nan sama, Kabupaten Situbondo mencatat PoU tertinggi se-provinsi: 17,22 persen — nyaris empat kali lipat dari Sumenep. Dua kabupaten pesisir, sama-sama jauh dari pusat gravitasi ekonomi Jawa Timur, namun menempuh jalan nan begitu berbeda.

Di sinilah pelajaran paling krusial dari info ini tersembunyi: kerawanan pangan di Jawa Timur bukan lagi sekadar persoalan kota melawan desa, alias daratan melawan kepulauan. Ia soal gimana tata kelola dan intervensi kebijakan dijalankan — sesuatu nan tak selalu berkorelasi dengan kemudahan geografis.

Yang Masih Menjadi Tanda Tanya

Pertanyaan nan tersisa bukan lagi apakah Sumenep sukses — datanya sudah bicara sendiri. nan lebih menarik ditelusuri adalah apa nan membikin kabupaten ini berbeda dari daerah-daerah dengan tantangan geografis serupa, namun hasilnya jauh tertinggal. Apakah ini soal program support pangan, penguatan lumbung desa, alias aspek lain nan belum terungkap — jawabannya bakal menentukan apakah keberhasilan ini bisa direplikasi, alias justru berakhir sebagai catatan statistik satu tahun nan berdiri sendiri.

Data PoU 2026 sendiri belum dirilis BPS dan kemungkinan baru tersedia pada 2027. Untuk sementara, nomor 4,63 persen ini menjadi penanda — sekaligus pertanyaan terbuka apakah tren ini bakal berlanjut, alias berakhir begitu saja.