Suara Rakyat Menggema di DPRD Sumenep

SUARA itu akhirnya masuk ruang sidang.

Bukan bunyi pengeras. Bukan pula bunyi politik.

Itu bunyi warga. Menggema di ruang Paripurna DPRD Sumenep. Melalui para wakil rakyat. Apa nan menjadi degub kehidupan-nya disampaikan.

Suara petani nan berambisi jalan tani segera diperbaiki. Suara nelayan nan menunggu dermaga lebih layak. Suara orang tua nan menginginkan sekolah lebih baik. Suara pasien nan mendambakan jasa kesehatan lebih mudah. Juga bunyi masyarakat kepulauan nan setiap hari tetap bergulat dengan mahalnya transportasi dan jauhnya pelayanan publik.

Jumat (10/7/2026), suara-suara itu bergaung di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep.

Tujuh fraksi bergantian membacakannya. Fraksi PDI Perjuangan, PKB, PPP, PAN, Demokrat, NasDem, hingga Gerindra-PKS. Semuanya membawa hasil Reses III Tahun 2026 dari wilayah pemilihannya masing-masing.

Isinya nyaris senada.

Infrastruktur tetap menjadi pekerjaan rumah. Jalan dan jembatan tetap diminta warga. Pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu terus diperbaiki. Pertanian, perikanan, dan UMKM kudu mendapat perhatian lebih besar. Begitu pula masyarakat kepulauan nan berambisi konektivitas antarpulau, perbaikan dermaga, dan pelayanan publik nan lebih dekat.

Reses memang selesai.

Tetapi pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai.

Sebab, reses bukanlah aktivitas mendengar keluhan. Reses adalah perjanjian moral antara rakyat dan wakilnya. Ukurannya bukan berapa banyak aspirasi dicatat, melainkan berapa banyak nan betul-betul diwujudkan.

Rapat paripurna nan dihadiri ketua DPRD, Wakil Bupati KH. Imam Hasyim, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, para camat, dan tokoh masyarakat itu menjadi penanda bahwa bunyi rakyat telah resmi masuk dalam arsip daerah.

Kini, publik menunggu bab berikutnya.

Apakah bunyi rakyat itu bakal betul-betul menjadi RKPD dan APBD?

Ataukah kembali menjadi tumpukan berkas nan hanya dibuka saat musim reses berikutnya?