Pemkab Bangkalan Prioritaskan Anggaran UHC untuk Warga Desil 1 hingga 5

BANGKALAN, koranmadura.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan memperketat sasaran penerima program Universal Health Coverage (UHC). Kebijakan pembiayaan agunan kesehatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekarang difokuskan dan diprioritaskan bagi masyarakat dari golongan kelompok desil 1 hingga 5.

Pengetatan izin ini ditempuh guna memastikan alokasi anggaran sektor kesehatan terserap secara tepat sasaran, mengingat tren beban pembiayaan nan kian melonjak seiring dinamika pertumbuhan jumlah penduduk.

Wakil Bupati Bangkalan, Moch. Fauzan Ja’far menegaskan bahwa pengesahan pedoman info terpadu merupakan kunci absolut dalam menjaga kesinambungan program UHC. Warga nan belum tergolong ke dalam kategori desil ekonomi diminta segera memperbarui info sesuai realitas keahlian finansial.

“Jika kita betul-betul berkolaborasi, insyaallah lonjakan masyarakat nan berpengaruh terhadap kebutuhan anggaran UHC ini bisa kita kendalikan,” kata Wakil Bupati Bangkalan, Moch. Fauzan Ja’far, Kamis, 12 November 2026 hari ini.

Sebelumnya, proses pemadanan info telah melibatkan unsur pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di 18 kecamatan. Namun, capaian pengesahan dinilai tetap memerlukan percepatan dengan menggandeng lintas perangkat daerah, pemerintah kecamatan, hingga jejeran puskesmas.

Wabup Fauzan menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan mempercepat pengesahan info kependudukan agar kuota penerima subsidi betul-betul merefleksikan potret sosial ekonomi masyarakat bawah.

“Kita perlu mencari jalan keluar terbaik agar program UHC tetap bisa dilanjutkan dan dikelola dengan benar. Untuk itu, kita juga memerlukan support dari para kepala puskesmas,” tegasnya.

Fauzan memastikan, langkah pengendalian anggaran ini tidak bakal memangkas kewenangan dasar masyarakat dalam mengakses jasa medis. Pembenahan justru ditujukan agar golongan penduduk prasejahtera tidak tersisih dari agunan kesehatan gratis.

“Jangan sampai masyarakat nan betul-betul memerlukan justru tidak terakomodasi. Kita mau anggaran nan tersedia digunakan secara tepat dan manfaatnya dirasakan oleh mereka nan berhak,” pungkasnya. (Mahmud/Fine)