Program SIKAP di Sampang Belum Merata, 40 Persen Sekolah Terkendala Lahan dan Air

KABAR MADURA | Pelaksanaan Program SIKAP alias Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan di Kabupaten Sampang belum merata. Sejumlah sekolah menghadapi hambatan keterbatasan lahan dan kesiapan air.

Dari seluruh sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB, baru sekitar 60 persen nan telah melaksanakan program tersebut. Sementara 40 persen lainnya tetap didorong untuk ikut menjalankan kegiatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan program tetap menjadi pekerjaan rumah Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sampang.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sampang, Mas’udi Hadiwijaya, mengatakan, kondisi setiap sekolah berbeda, baik dari segi kesiapan lahan, sumber daya pendukung, maupun lingkungan sekolah.

“Ada dua persoalan utama nan dihadapi sejumlah lembaga pendidikan, ialah keterbatasan lahan dan kesiapan air,” ujarnya.

Keterbatasan lahan terutama dialami sekolah nan berada di area perkotaan dan permukiman padat. Tidak semua sekolah mempunyai laman nan cukup untuk aktivitas penanaman secara konvensional.

Untuk mengatasinya, sekolah didorong memanfaatkan ruang nan tersedia melalui penggunaan polybag, pot, ember bekas, hingga konsep taman vertikal. Sudut sekolah nan belum dimanfaatkan juga bisa dijadikan area penanaman.

Selain lahan, kesiapan air menjadi tantangan nan tidak kalah serius. Sejumlah sekolah berada di wilayah nan mengalami keterbatasan sumber air, terutama saat musim kemarau.

Kondisi geografis Sampang nan mempunyai musim tandus dan penghujan turut memengaruhi keberlangsungan aktivitas penanaman. Sebab, tanaman memerlukan pasokan air secara rutin agar dapat tumbuh dan terawat.

“Solusinya, sekolah didorong memilih tanaman nan tahan terhadap kondisi kering serta memanfaatkan air hujan melalui penampungan sederhana, seperti drum dan bak penampung,” ungkapnya.

Menanggapi perihal tersebut, salah seorang pembimbing di Kabupaten Sampang Mukhlis mengatakan, bahwa capaian sekitar 60 persen sekolah sudah melaksanakan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan Program SIKAP itu.

Sebab, menurutnya tetap ada 40 persen sekolah nan belum menjalankan program tersebut, sementara hambatan akomodasi belum sepenuhnya teratasi.

Karena itu, diperlukan pemetaan terhadap sekolah nan belum melaksanakan program, termasuk mengidentifikasi penyebab dan kebutuhan masing-masing lembaga.

Selain itu, support sarana, pendampingan, serta solusi nan sesuai dengan kondisi sekolah juga perlu diperkuat. Evaluasi tidak semestinya hanya berorientasi pada peningkatan jumlah sekolah pelaksana, tetapi juga memastikan program melangkah konsisten dan berkelanjutan.

“Harus ada support nyata terhadap sekolah nan mempunyai keterbatasan ini, lantaran pemerataan Program SIKAP ini berpotensi hanya menjadi sasaran administratif, bukan aktivitas nan betul-betul terlaksana secara optimal di lingkungan pendidikan,” ungkapnya. (sub/waw)