Serapan DBHCHT Sumenep Baru 32,99 Persen

KABAR MADURA | Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Sumenep tahun 2026 tetap jauh dari pagu nan tersedia. Hingga triwulan kedua, biaya senilai Rp33,16 miliar baru terealisasi Rp10,94 miliar alias 32,99 persen. Sekitar Rp22,22 miliar DBHCHT belum terealisasi.

Rendahnya serapan tidak hanya terjadi pada satu organisasi perangkat wilayah (OPD). Berdasarkan laporan rekap masing-masing OPD, terdapat empat OPD nan belum mencatatkan realisasi sama sekali, meski telah mempunyai alokasi anggaran. 

Empat OPD tersebut ialah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan perencanaan Rp2,5 miliar, Satuan Polisi Pamong Praja Rp431,16 juta, Dinas Komunikasi dan Informatika Rp64,97 juta, serta RSUD dr. H. Moh. Anwar dengan perencanaan Rp1,28 miliar. Keempatnya hingga triwulan kedua tetap mencatatkan realisasi Rp0. 

Sebagian besar anggaran tetap terkonsentrasi pada satu OPD, sementara sejumlah OPD lainnya apalagi belum membelanjakan anggaran nan telah direncanakan. 

Serapan terbesar tercatat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumenep. Dari perencanaan Rp20,89 miliar, realisasinya mencapai Rp10,44 miliar. 

Sementara OPD lainnya relatif rendah. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian misalnya, dari Rp3 miliar baru terealisasi Rp92,7 juta. 

Kemudian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dari Rp3,53 miliar baru merealisasikan Rp75,29 juta. Dinas Ketenagakerjaan dari Rp1,38 miliar baru terealisasi Rp309,9 juta. Di sisi lain, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda dari Rp82,5 juta baru terealisasi Rp18,29 juta. 

Plt Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep, Moh. Helmi, mengatakan rendahnya realisasi tersebut salah satunya dipengaruhi perubahan nomenklatur setelah terbitnya Permendagri Nomor 14 Tahun 2026. 

“Dengan adanya Permendagri Nomor 14 Tahun 2026, ada perubahan nomenklatur. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Tetapi kami percaya realisasi pasti maksimal di akhir tahun,” kata Helmi. (ara/waw)