Rindu Suara Pak Dewan

SAYA kaget. Benar-benar kaget.

Suara Pak Dewan kembali terdengar nyaring. Menyampaikan uneg-uneg warga. Hasil reses di wilayah pemilihannya.

Tak seperti biasa Pak Dewan Sumenep bersuara bersuara kritis. Biasanya nan terdengar hasil pembahasan Raperda ha he hu nan menghabiskan anggaran nyaris sekian miliar.

Saya kangen suasana seperti itu.

Sudah lama rasanya tidak mendengar bunyi penduduk disalurkan. Meski baru sebatas rangkaian kalimat di ruang paripurna DPRD Sumenep, Jumat, 10 Juli 2026.

Reses nan berjalan pada 30 Juni hingga 7 Juli 2026 menjadi momentum penting. Saat para wakil rakyat kembali mendengar langsung degub persoalan di akar rumput.

Hasilnya dibawa ke ruang sidang.

Tujuh fraksi bergantian menyampaikan catatan kritis. Sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan strategis nan diharapkan segera diakomodasi Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam arah pembangunan daerah.

Fraksi Gerindra-PKS membuka perhatian pada ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.

Masalahnya tetap itu-itu juga. Listrik. Infrastruktur. Transportasi laut. Layanan kesehatan.

Bagi fraksi ini, pemerataan pembangunan mustahil tercapai tanpa pemerataan akses energi. Karena itu, kepulauan kudu mendapat perhatian nan lebih serius.

Mereka juga mengangkat persoalan sektor agraris dan maritim. Distribusi pupuk bersubsidi nan tetap langka. Bantuan perangkat mesin pertanian nan terbatas. Hingga kebutuhan solar bersubsidi bagi nelayan.

Nada serupa datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Mereka meminta pemerintah bergerak sigap menghadapi musibah kekeringan tahunan nan terus berulang di Manding, Pasongsongan, Rubaru, Talango, dan sejumlah wilayah lain.

Solusi jangka panjang seperti pembangunan embung dan pipanisasi air bersih dinilai sudah tidak bisa lagi ditunda.

PAN juga menyoroti buruknya drainase perkotaan nan berakibat pada kerusakan jalan.

Di bagian pendidikan, mereka mengangkat persoalan belasan ribu anak putus sekolah akibat aspek ekonomi.

Mereka mendesak optimasi Sekolah Rakyat, ekspansi beasiswa, serta pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD sesuai petunjuk undang-undang.

Fraksi PDI Perjuangan memilih pendekatan nan lebih rinci.

Mereka membedah kebutuhan delapan wilayah pemilihan agar intervensi kebijakan betul-betul tepat sasaran.

Untuk Dapil I dan II, prioritasnya pengaspalan jalan dan peningkatan voltase listrik PLN.

Di Dapil III dan IV, usulan diarahkan pada pelebaran jalan menuju Asta Tinggi, penyediaan mobil ambulans, serta pembukaan akses jalan baru di area strategis.

Sementara Dapil V, VI, dan VII didominasi kebutuhan support perangkat tangkap nelayan, pembangunan Jalan Usaha Tani, serta penanganan kelangkaan BBM.

Khusus Pulau Masalembu, Fraksi PDIP mengapresiasi perbaikan jalan utama nan telah dilakukan pemerintah daerah.

Namun, mereka tetap menitipkan aspirasi warga. Percepatan penyediaan listrik tenaga surya dan pembangunan akomodasi olahraga bagi pemuda.

Fraksi Partai Demokrat merangkum hasil reses dalam tiga pilar.

Pemerataan pembangunan daratan dan kepulauan. Peningkatan kualitas jasa dasar. Penguatan ekonomi kerakyatan.

Demokrat mendesak optimasi agenda pelayaran antarpulau serta penataan akomodasi dermaga dan tambatan perahu.

Di bagian kesehatan, mereka menyoroti kekosongan obat di sejumlah puskesmas pelosok dan rumitnya sistem rujukan BPJS.

Di sektor ekonomi, Demokrat mendorong fasilitasi legalitas upaya UMKM secara gratis, mulai dari NIB hingga sertifikasi halal, sekaligus pembangunan pusat promosi produk lokal.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membawa bunyi petani, tokoh agama, dan perangkat desa.

PPP menyoroti kerusakan parah jalan poros Pulau Kangean, khususnya ruas Cellong menuju Pajanangger, serta jalur Gapura-Dungkek nan tetap minim penerangan.

Di sektor ekonomi kerakyatan, PPP meminta revitalisasi pasar-pasar tradisional nan kerap becek saat musim hujan.

Mereka juga mengusulkan pasar unik komoditas hasil tani di Rubaru dan Guluk-Guluk agar nilai produk pertanian lebih stabil.

PPP turut mengangkat persoalan kepegawaian.

Mereka mendesak pemerintah wilayah segera merumuskan strategi menghadapi pembatasan ruang fiskal 30 persen untuk shopping pegawai sebagai akibat UU HKPD.

Tujuannya jelas. Menjamin kesejahteraan dan masa depan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Aspirasi dari kepulauan terluar kembali disuarakan Fraksi Partai NasDem.

NasDem meminta Dinas Pertanian bertindak tegas terhadap gerai nan menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Kecamatan Masalembu.

Selain pembangunan jaringan listrik oleh PT PLN, mereka juga merekomendasikan percepatan pembangunan pos keamanan laut terpadu oleh TNI AL dan Polri.

Langkah itu dinilai krusial untuk memberantas penggunaan perangkat tangkap terlarangan nan merusak ekosistem laut.

Di wilayah daratan, perbaikan jalan Bluto-Sera Timur menjadi prioritas.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengawali laporannya dengan menyampaikan duka cita atas wafatnya personil DPRD Sumenep dari Fraksi PDIP, almarhum Abd. Rahman.

Memasuki substansi reses, PKB merangkum lima persoalan besar daerah.

Infrastruktur dasar. Akses air bersih. SDM pendidikan dan keagamaan. Ekonomi kerakyatan. Jaminan sosial.

PKB mengingatkan pemerintah agar tidak lagi menjadikan keterbatasan anggaran sebagai argumen klasik untuk menunda pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

PKB juga mendorong seluruh OPD segera melakukan verifikasi teknis terhadap setiap usulan hasil reses agar dapat dipetakan skema penganggarannya.

Baik melalui APBD Kabupaten, support finansial Provinsi, maupun APBN.

Pada akhirnya, seluruh penyampaian hasil reses ini bermuara pada satu harapan.

Aspirasi masyarakat tidak berakhir sebagai catatan sidang.

Tetapi betul-betul diintegrasikan oleh Pemkab Sumenep berbareng Bappeda ke dalam RKPD dan KUA-PPAS.

Sebab, pembangunan tidak lahir dari pidato.

Pembangunan lahir ketika bunyi penduduk betul-betul berubah menjadi kebijakan.

Itulah nan hari itu, setidaknya, kembali terdengar di ruang paripurna.