Resmi Diumumkan! Daftar Kenaikan UMP 2027 di 17 Provinsi: Bali Melonjak 42,15 Persen, Jakarta Tembus Rp6,13 Juta

1 hari yang lalu 13
 Bali Melonjak 42,15 Persen, Jakarta Tembus Rp6,13 Juta

portalmadura.com – Sebanyak 17 pemerintah provinsi di Indonesia resmi mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 tepat pada pemisah akhir penetapan, Sabtu (21/11/2026). Kebijakan bayaran minimum terbaru nan bakal bertindak efektif mulai 1 Januari 2027 ini menunjukkan disparitas kenaikan nan mencolok antarwilayah, dengan Provinsi Bali mencatat lonjakan tertinggi sebesar 42,15 persen dan DKI Jakarta memegang nilai nominal tertinggi di nomor Rp6.136.941 per bulan.

Pemerintah Provinsi Bali menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan, bertambah Rp1.351.828 dibandingkan ketetapan tahun 2026 nan berada di level Rp3.207.459. Gubernur Bali Wayan Koster mengambil keputusan tersebut setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi serta aspirasi serikat pekerja setempat. Selain UMP, Pemprov Bali juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) unik sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan alias lebih tinggi Rp85.620 dari bayaran minimum provinsi.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengesahkan kenaikan UMP ibu kota sebesar 7,10 persen alias bertambah Rp407.065 dari sebelumnya Rp5.729.876 menjadi Rp6.136.941 per bulan. Penetapan tersebut tertuang secara resmi dalam Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2026.

Lonjakan signifikan juga terjadi di Jawa Barat setelah Gubernur Dedi Mulyadi meneken Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 nan meningkatkan UMP sebesar 29,44 persen alias Rp682.399 menjadi Rp3.000.000 per bulan. Dedi menjelaskan bahwa sejumlah area industri di wilayahnya, seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang, sejatinya telah menerapkan bayaran minimum kabupaten/kota (UMK) di atas Rp3 juta. Di wilayah tetangganya, Jawa Tengah meningkatkan UMP sebesar 14,10 persen menjadi Rp2.655.454 per bulan.

Daftar Lengkap UMP 2027 di 17 Provinsi

Merujuk info penetapan pemerintah wilayah hingga Sabtu (21/11/2026), berikut rincian komparasi UMP 2026 dan UMP 2027 di 17 provinsi nan diurutkan berasas persentase kenaikan tertinggi:

Provinsi UMP 2026 (per Bulan) UMP 2027 (per Bulan) Persentase Kenaikan
Bali Rp3.207.459 Rp4.559.287 42,15%
Jawa Barat Rp2.317.601 Rp3.000.000 29,44%
Jawa Tengah Rp2.327.386,07 Rp2.655.454 14,10%
DI Yogyakarta Rp2.417.495 Rp2.725.000 12,72%
Kepulauan Riau Rp3.879.520 Rp4.229.356 9,02%
Banten Rp3.100.881,40 Rp3.372.828,70 8,77%
Sulawesi Utara Rp4.002.630 Rp4.323.465 8,02%
Sulawesi Selatan Rp3.921.088,79 Rp4.233.913,25 7,98%
Lampung Rp3.047.734 Rp3.285.152,48 7,79%
Kalimantan Tengah Rp3.686.138 Rp3.949.697 7,15%
DKI Jakarta Rp5.729.876 Rp6.136.941 7,10%
Jambi Rp3.471.497 Rp3.711.516 6,91%
Sumatera Selatan Rp3.942.963 Rp4.210.059 6,77%
Kalimantan Utara Rp3.775.243 Rp4.027.901 6,69%
Riau Rp3.780.496 Rp4.031.142 6,63%
Nusa Tenggara Timur Rp2.455.498 Rp2.602.441 5,98%
Sumatera Utara Rp3.228.971 Rp3.410.000 5,61%

Formula Penghitungan dan Jadwal Penetapan UMK 2027

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa seluruh kepala wilayah merumuskan besaran bayaran minimum 2027 berasas petunjuk Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Dalam formula tersebut, pemerintah wilayah memperhitungkan aspek pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0.

Selain parameter makroekonomi, Kementerian Ketenagakerjaan menyusun perkiraan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menggunakan info pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen KHL ini mencakup biaya pangan, kebutuhan pokok nonpangan, jasa kesehatan, pendidikan, serta tempat tinggal nan selanjutnya dibahas Dewan Pengupahan Daerah berbareng perwakilan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

Setelah pengumuman UMP selesai, pemerintah menjadwalkan tenggat penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 paling lambat pada 25 November 2026. Tahapan bersambung pada tenggat penetapan UMSP pada 26 November 2026 dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) pada 30 November 2026. Para pekerja di wilayah nan memberlakukan UMK dapat memantau besaran bayaran wilayahnya masing-masing melalui surat keputusan gubernur setempat.

Navigasi pos

Selengkapnya
google.com, pub-8604827097413925, DIRECT, f08c47fec0942fa0