portalmadura.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan pemerintah wilayah kudu menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 paling lambat pada 21 November 2026. Sementara itu, tenggat waktu penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 jatuh pada 25 November 2026.
Yassierli menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menuntaskan seluruh tahapan persiapan agar kepala wilayah dapat mengumumkan besaran bayaran minimum tepat waktu. Kementerian Ketenagakerjaan telah menggelar sosialisasi dan koordinasi intensif berbareng para kepala dinas ketenagakerjaan pada 13 November 2026, serta berkoordinasi langsung dengan para gubernur, bupati, dan wali kota di instansi Kementerian Dalam Negeri pada Senin (16/11/2026).
“Semua bahan-bahan itu sudah ada di ketua wilayah dan sudah ada di Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu. Tanggal 21 November itu adalah pemisah penetapan bayaran minimum provinsi,” ujar Yassierli saat ditemui di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Panduan Pusat dan Tenggat Upah Minimum Sektoral
Selain menggelar koordinasi tatap muka, pemerintah pusat juga mengirimkan surat info resmi kepada seluruh pemerintah daerah. Surat info tersebut memuat info ekonomi dan ketenagakerjaan terkini, pedoman teknis penyusunan bayaran minimum sektoral, serta perkiraan besaran kebutuhan hidup layak (KHL) sebagai referensi utama.
Terkait pengupahan berbasis sektor industri, pemerintah menetapkan pemisah waktu tersendiri setelah pengumuman UMP dan UMK. Yassierli merinci agenda komplit penetapan bayaran minimum 2027 sebagai berikut:
- Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027: Paling lambat 21 November 2026.
- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027: Paling lambat 25 November 2026.
- Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP): Paling lambat lima hari setelah tenggat UMP (26 November 2026).
- Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK): Paling lambat lima hari setelah tenggat UMK (30 November 2026).
Kewenangan Gubernur dan Peran Dewan Pengupahan
Dalam izin nan berlaku, Yassierli menekankan bahwa gubernur wajib menetapkan UMP dan bayaran minimum sektoral provinsi. Sementara itu, penetapan UMK maupun bayaran minimum sektoral kabupaten/kota berkarakter pilihan alias fakultatif sesuai pemenuhan syarat dan ketentuan di masing-masing daerah.
Proses perumusan nomor kenaikan bayaran melibatkan Dewan Pengupahan Daerah nan beranggotakan unsur pemerintah, perwakilan pengusaha, serta serikat pekerja dan buruh. Dewan Pengupahan Daerah bekerja mengkaji info dan pedoman dari pemerintah pusat sebelum menyerahkan rekomendasi resmi kepada gubernur untuk disahkan.
Menaker menyatakan optimismenya bahwa seluruh pemerintah provinsi sanggup menuntaskan penetapan UMP 2027 sesuai jadwal, meskipun tenggat akhir pada 21 November 2026 jatuh pada hari Sabtu. Menurutnya, kesiapan seluruh kepala wilayah dalam pertemuan koordinasi terakhir menjadi sinyal kuat bahwa proses penetapan bayaran tahun depan bakal melangkah lancar.

5 hari yang lalu
15








English (US) ·
Indonesian (ID) ·