Reses PKB dan PDIP Sumenep Soroti Persoalan Berbeda, dari Aspirasi Rakyat hingga Ketimpangan Pupuk dan Bansos

4 hari yang lalu 19

Reses PKB dan PDIP Sumenep Soroti Persoalan Berbeda, dari Aspirasi Rakyat hingga Ketimpangan Pupuk dan Bansos

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Dua fraksi DPRD Kabupaten Sumenep, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan, menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap arah pembangunan wilayah dalam Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Hasil Reses Kesatu Tahun Anggaran 2026, Rabu (18/11/2026), di Gedung DPRD Sumenep.

Meski sama-sama menyoroti kepentingan masyarakat, kedua fraksi tersebut mempunyai penekanan berbeda. Fraksi PKB lebih menitikberatkan pada pentingnya tindak lanjut aspirasi masyarakat agar tidak sekadar menjadi arsip administratif. Sementara Fraksi PDI Perjuangan menyoroti persoalan konkret di lapangan, mulai dari ketimpangan pengedaran pupuk bersubsidi, carut-marut info penerima support sosial (bansos), hingga mahalnya BBM di wilayah kepulauan.

Juru Bicara Fraksi PKB, M. Mirza Khomaini Hamid, menegaskan bahwa reses tidak boleh dimaknai sebatas rutinitas empat bulanan alias aktivitas umum untuk berjumpa konstituen. Menurutnya, prinsip reses terletak pada sejauh mana aspirasi masyarakat betul-betul diperjuangkan dan diwujudkan melalui kebijakan pembangunan.

Bahkan, PKB melontarkan kritik tajam terhadap pola penanganan aspirasi nan selama ini dinilai kerap berakhir pada tumpukan laporan.

“Jangan sampai arsip nan memuat angan dan kebutuhan masyarakat itu justru kehilangan nilai dan maknanya, apalagi hanya berhujung menjadi pembungkus kacang di sekitar Taman Adipura Sumenep,” demikian kritik nan disampaikan Mirza dalam laporan tersebut.

PKB menilai, pemerintah wilayah berbareng perangkat mengenai perlu mempunyai sistem nan jelas untuk menginventarisasi, mengklasifikasikan, menentukan skala prioritas, hingga menindaklanjuti aspirasi sesuai kewenangan dan keahlian fiskal daerah.

Dalam laporan resesnya, PKB mengidentifikasi lima agenda besar nan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pertama, penyiapan sumber daya manusia (SDM) masa depan melalui peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, penguasaan teknologi, penguatan karakter, dan ekspansi kesempatan kerja.

Kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. Ketiga, penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, pertanian, perikanan, peternakan, serta potensi ekonomi lokal.

Keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan nan transparan, cepat, dan akuntabel. Kelima, keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat agar APBD betul-betul menjadi instrumen penyelesaian persoalan rakyat.

PKB juga menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi argumen untuk mengabaikan aspirasi masyarakat. Pemerintah dituntut menyusun prioritas pembangunan secara objektif, proporsional, dan berorientasi pada kemanfaatan publik.

PDIP Soroti Pupuk, Bansos hingga BBM Kepulauan

Berbeda dengan PKB nan menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola dan tindak lanjut aspirasi, Fraksi PDI Perjuangan melalui ahli bicaranya, Wahyudi, lebih menekankan persoalan sektoral nan dinilai langsung menghalang kesejahteraan masyarakat.

Mengusung semangat keberpihakan kepada wong cilik, PDIP menyebut laporan reses sebagai instrumen politik untuk menjalankan kegunaan pengawasan terhadap kebijakan pelaksana sekaligus memastikan APBD berpihak kepada rakyat.

Salah satu persoalan nan mendapat sorotan serius adalah ketimpangan pengedaran dan kelangkaan pupuk bersubsidi nan dinilai menakut-nakuti produktivitas petani.

PDIP mendesak pemerintah melakukan audit ulang dan reformasi sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Persoalan ketidakakuratan info dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan, baik dalam pengedaran support sosial maupun perlindungan terhadap masyarakat nan membutuhkan.

Selain itu, pemerintah diminta meningkatkan alokasi anggaran untuk modernisasi pertanian, khususnya penyediaan perangkat dan mesin pertanian (alsintan), serta mendukung riset bibit unggul guna mengantisipasi akibat kandas panen akibat cuaca ekstrem.

Persoalan lain nan disorot adalah ketimpangan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah kepulauan. PDIP menilai permintaan masyarakat mengenai pembangunan jalan rabat beton, pengaspalan, dan perbaikan drainase nan terus berulang menjadi indikasi belum meratanya alokasi maupun realisasi anggaran pembangunan.

“PDIP meminta pemerintah menerapkan prinsip pembangunan masif dan berkeadilan. Anggaran prasarana diharapkan tidak hanya berorientasi pada penataan area perkotaan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi desa” kata Wahyudi saat membacakan laporan reses.

Pada sektor perlindungan sosial, Wahyudi mengungkapkan adanya keluhan masyarakat mengenai ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Dalam laporan tersebut disinggung kondisi tukang becak nan masuk desil 9, pengangguran desil 7, sementara penduduk nan tergolong bisa justru menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Kondisi itu menjadi argumen PDIP mendesak pembenahan info dan sistem penyaluran bansos agar lebih jeli serta tepat sasaran.

Tak hanya itu, PDIP juga meminta pemerintah memperhatikan kesejahteraan kader kesehatan desa dan kader Posyandu melalui pemberian insentif maupun honorarium nan layak, dengan tetap mempertimbangkan kajian mendalam. Peran mereka dinilai strategis dalam pencegahan stunting dan penanganan leptospirosis.

BBM Kepulauan Jadi Sorotan Khusus

Persoalan lain nan mendapat perhatian unik PDIP adalah pengedaran BBM bersubsidi di wilayah kepulauan. Wahyudi menyebut nilai BBM nan dinilai jauh dari ketentuan pemerintah menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, terutama nelayan nan sangat berjuntai pada solar untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

Menurutnya, karakter geografis kepulauan kudu menjadi pertimbangan unik dalam kebijakan pengedaran pupuk dan BBM bersubsidi.

“Karena itu, pemerintah wilayah melalui organisasi perangkat wilayah (OPD) mengenai didorong melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap kuota, distribusi, dan kesiapan BBM bersubsidi agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat kepulauan” tegas Wahyudi.

Perbedaan penekanan kedua fraksi tersebut memperlihatkan dua sisi persoalan pembangunan Sumenep. PKB mengingatkan pentingnya memastikan aspirasi masyarakat tidak berakhir sebagai laporan, sedangkan PDIP mendesak pembenahan kebijakan dan penanganan langsung terhadap persoalan nan dihadapi masyarakat.

Keduanya pada prinsipnya menghendaki agar hasil reses menjadi bahan krusial dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah, bukan sekadar formalitas dalam agenda DPRD.

Bagi PKB, keberhasilan reses diukur dari realisasi aspirasi rakyat. Sementara bagi PDIP, keberpihakan pemerintah kudu terlihat dari kebijakan anggaran nan bisa menjawab ketimpangan dan persoalan konkret masyarakat.

Pesan kedua fraksi itu menjadi pengingat bagi pemerintah wilayah bahwa bunyi masyarakat nan dihimpun melalui reses memerlukan tindak lanjut nyata, terutama dalam mewujudkan pembangunan nan merata dan kesejahteraan masyarakat Sumenep, baik di daratan maupun kepulauan.

Penulis : Wahyu

Editor : Wandi

Follow WA Channel limadetik.com untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari Follow

Selengkapnya
google.com, pub-8604827097413925, DIRECT, f08c47fec0942fa0