Raperda Industrialisasi Dibahas, PAN Minta Warga Lokal Dilibatkan

BANGKALAN, koranmadura.com – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan mengingatkan agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) 2026–2046 tidak hanya berorientasi pada investasi dan pembangunan pabrik.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Bangkalan, Solihin, mengatakan industrialisasi kudu bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat perekonomian daerah.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan industri tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai investasi nan masuk. Manfaat industrialisasi kudu betul-betul dirasakan masyarakat Bangkalan, terutama melalui terbukanya lapangan kerja dan kesempatan usaha.

“Jangan sampai industri tumbuh di Bangkalan, tetapi masyarakat Bangkalan hanya menjadi penonton,” tegas Solihin saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PAN terhadap Raperda RPIK 2026–2046, Senin, 31 Agustus 2026.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kapabilitas tenaga kerja lokal melalui pendidikan vokasi, pelatihan, dan sertifikasi. Selain itu, upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri mini dan menengah (IKM) juga kudu dilibatkan dalam rantai ekonomi industri.

Solihin juga mendukung pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Madura. Namun, menurutnya, kesiapan sumber daya manusia (SDM) kudu menjadi perhatian utama sebelum pengembangan area dan investasi diperbesar.

“Pemerintah perlu memetakan kebutuhan tenaga kerja agar kompetensi penduduk sesuai kebutuhan industri,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangkalan, Moch Fauzan Ja’far, mengatakan Raperda tersebut merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton, melainkan ikut terlibat dalam proses industrialisasi.

“Perda ini sudah memuat seluruh aspek nan menjadi perhatian fraksi-fraksi, termasuk tenaga kerja nan kudu memprioritaskan lokal,” kata Fauzan.

Menurutnya, Perda industrialisasi nan saat ini sedang dirancang juga diarahkan untuk membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang.

“Kami tidak mau masyarakat menjadi penonton, oleh karena itu, kami bakal persiapkan peningkatan SDM juga,” pungkasnya. (MAHMUD/DIK)