Sumenep, Penamadura.com – Rencana penerapan sistem pemungutan bunyi elektronik alias electronic voting (e-voting) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027 di Kabupaten Sumenep mendapat perhatian DPRD.
Pemerintah wilayah diminta tidak terburu-buru menerapkan sistem tersebut sebelum seluruh aspek pendukung betul-betul siap. Mulai dari infrastruktur, regulasi, sumber daya manusia (SDM), hingga sistem pengawasan kudu dipastikan melangkah dengan baik.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hairul Anam, mengatakan bahwa penggunaan teknologi dalam Pilkades memang menawarkan sejumlah keuntungan. Di antaranya mempercepat penghitungan suara, meminimalkan akibat kerusakan surat suara, serta menekan potensi praktik politik uang.
Namun, menurutnya, penerapan e-voting di Sumenep mempunyai tantangan tersendiri, terutama lantaran karakter geografis wilayah nan terdiri atas daratan dan kepulauan.
“E-voting sangat efektif untuk kecepatan rekapitulasi dan menekan politik duit serta surat bunyi rusak. Tapi efektivitas ini hanya terjadi jika prasarana siap. Di Sumenep, khususnya kepulauan, tantangan listrik dan jaringan internet tetap menjadi PR,” ujar Hairul, Rabu (11/11/2026).
Ia mengingatkan, pemerintah tidak boleh hanya memandang sisi kecanggihan teknologi tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Selain infrastruktur, aspek pengawasan juga menjadi perhatian serius. Menurut Hairul, penerapan e-voting bukan berfaedah menghilangkan pengawasan, melainkan mengubah pola pengawasan dari sistem konvensional menuju pengawasan berbasis teknologi digital.
Karena itu, perangkat pemungutan suara, keamanan server, sistem elektronik hingga rekam jejak digital alias *audit trail* kudu menjadi bagian dari sistem pengawasan.
“E-voting bukan menghilangkan pengawasan, tapi mengubah polanya. Dari nan dulu mengawasi pencoblosan kertas, sekarang kudu mengawasi sistem, server, dan audit trail digital,” jelasnya.
Hairul juga menekankan pentingnya kesiapan SDM nan terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia Pilkades hingga saksi masing-masing calon perlu mendapatkan pembekalan teknis agar memahami sistem pemungutan bunyi elektronik.
Tanpa pemahaman nan memadai, penerapan teknologi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk keraguan dan kecurigaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.
“Butuh perjalanan cukup panjang ini. Tanpa kesiapan sumber daya manusia, penerapan teknologi tersebut cemas justru menimbulkan kecurigaan baru di tengah masyarakat,” paparnya.
Di sisi lain, Hairul meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep memperkuat koordinasi dengan DPRD serta organisasi perangkat wilayah (OPD) terkait.
Persiapan Pilkades berbasis elektronik, menurutnya, tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Diperlukan koordinasi lintas sektor, terutama dalam penyusunan izin teknis berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).
Selain itu, pemutakhiran info pemilih berbareng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta penyelenggaraan simulasi di desa percontohan juga perlu dipersiapkan.
“Kami bakal terus berkoordinasi untuk menekankan kesiapan agar ini melangkah mulus. DPMD tidak bisa jalan sendiri. Harus ada izin turunan nan jelas berupa Perbup dan perda tentang Pilkades e-voting,” tegasnya.
Terkait regulasi, Hairul mengungkapkan bahwa pembahasan rancangan patokan nan sebelumnya diusulkan DPMD Sumenep belum berlanjut. Pemerintah wilayah tetap menunggu kepastian ketentuan nan lebih tinggi sebagai landasan penerapan sistem pemilihan elektronik.
Untuk sementara, penyelenggaraan Pilkades tetap merujuk pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2020, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.
Meski mendukung modernisasi kerakyatan di tingkat desa, Hairul menegaskan bahwa penerapan e-voting kudu dilakukan berasas kesiapan, bukan sekadar mengejar sasaran digitalisasi.
Baginya, keberhasilan Pilkades tidak hanya diukur dari kecepatan penghitungan suara, tetapi juga dari transparansi seluruh tahapan dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilihan.
“Jangan sampai teknologi canggih tapi pengawasannya lemah. Kuncinya tetap di transparansi,” pungkasnya.
Views: 2









English (US) ·
Indonesian (ID) ·