Pertalite Kembali Langka di Pamekasan, Sejumlah SPBU Kehabisan Kuota Agustus

KABAR MADURA | Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite kembali menjadi keluhan penduduk Pamekasan dalam beberapa hari terakhir.

Sejumlah penduduk mengaku kesulitan mendapatkan pertalite, baik di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) maupun pedagang eceran, hingga terpaksa beranjak membeli pertamax dengan nilai nan jauh lebih mahal.

Salah satu penduduk Pamekasan nan enggan disebutkan namanya mengungkapkan keluhannya mengenai sulitnya mendapatkan pasokan BBM sejak Jumat (28/8/2026).

“Saya mau beli bensin pertalite lantaran mau berangkat kerja dari hari Jumat alias Sabtu itu sudah tidak ada. Tadi pagi saya coba keliling lagi di SPBU dan pengecer tetap kosong. Di pengecer malah nan banyak pertamax. Ya, mau tidak mau terpaksa beli pertamax meskipun mahal, harganya sekitar Rp18.000,” ujarnya, Senin (31/8/2026).

Sementara itu, pengawas di salah satu SPBU, Sutresno, mengonfirmasi bahwa hambatan di lapangan terjadi akibat belum datangnya pasokan BBM dari distributor.

“Maaf, saya sudah satu minggu sakit tidak kerja, baru tadi masuk sejenak terus pulang. nan jelas (SPBU) tetap menunggu kiriman,” ucapnya singkat.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pamekasan, Sripuji Harijani, menjelaskan bahwa kelangkaan pertalite tersebut disebabkan oleh keterlambatan pengiriman serta habisnya kuota pertalite bulan Agustus di sejumlah SPBU.

“Tidak ada antrean pertalite di SPBU, selain di SPBU Bugih dan Asem Manis lantaran jatah pertalite bulan Agustus di sana tetap ada. Adanya kelangkaan pertalite selain disebabkan keterlambatan pengiriman, juga disebabkan beberapa SPBU stok pertalite kuota Agustus sudah habis, sehingga menunggu kuota September,” jelasnya.

Puji juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan tetap tenang. Pasokan pertalite dipastikan bakal kembali pulih dan normal seiring dengan pencairan kuota baru.

“Untuk awal bulan September stok pertalite bakal kembali aman. Diharapkan agar masyarakat tidak menjadi panic buying, lantaran dalam waktu dekat sudah normal kembali,” tutupnya.

Sebelumnya, persoalan kesiapan bahan bakar minyak (BBM) di Pamekasan beberapa kali mencuat sepanjang 2026. Berdasarkan pemberitaan Kabar Madura, kesulitan mendapatkan BBM mulai dirasakan masyarakat pada April dan semakin parah memasuki akhir Juni hingga awal Juli 2026.

Pada akhir April 2026, kesulitan mendapatkan BBM terjadi pada jenis solar, terutama di kalangan nelayan. Warga di sejumlah area pesisir, seperti Padelegan, Branta, hingga Tlanakan, mengeluhkan sulitnya memperoleh solar. Bahkan, penduduk kudu mencari hingga ke desa lain dan nilai solar di tingkat satuan disebut naik dari sekitar Rp7 ribu-Rp8 ribu menjadi Rp10 ribu per liter.

Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan ketika itu menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan stok solar nan langka. Kesulitan memperoleh BBM lebih dipengaruhi pengetatan persyaratan pembelian solar subsidi. Nelayan diwajibkan mempunyai surat rekomendasi resmi agar bisa mendapatkan solar bersubsidi di SPBN.

Persoalan BBM kembali mengemuka pada Juni 2026. Pada 11 Juni, nelayan mulai dibuat resah oleh pemberlakuan pembatasan pembelian Pertalite dan Solar berasas ketentuan BPH Migas. Kebijakan tersebut mengatur pemisah maksimal pembelian BBM bersubsidi berasas jenis kendaraan. Pada saat bersamaan, nilai pertamax mengalami kenaikan sehingga kekhawatiran terhadap kesiapan BBM subsidi semakin meningkat.

Pada 19 Juni 2026, Pertamina sebenarnya tetap memastikan penyaluran BBM di Pamekasan berjalan normal. Pertamina juga membantah rumor pembatasan pembelian pertalite maksimal Rp50 ribu per kendaraan serta menyatakan stok BBM tetap dalam kondisi aman.

Namun, kondisi di lapangan mulai berubah beberapa hari kemudian. Sejak sekitar 21 Juni 2026, masyarakat mulai kesulitan mendapatkan pertalite. Sejumlah SPBU mengalami kehabisan BBM, sementara antrean kendaraan mulai terjadi. Kondisi serupa juga terjadi pada solar. Pada 23 Juni 2026, Kabar Madura secara unik memberitakan antrean solar di SPBU nan mengular dan penduduk mulai kesulitan mendapatkan BBM subsidi.

Kesulitan tersebut bersambung pada 25 Juni 2026. Warga Tlanakan mengaku kudu bolak-balik ke SPBU lantaran pertalite telah habis. Pada periode nan sama, masyarakat juga mengeluhkan sulitnya memperoleh solar. Artinya, persoalan nan sebelumnya lebih banyak dirasakan nelayan mulai berakibat langsung terhadap masyarakat umum pengguna kendaraan.

Kelangkaan mencapai kondisi paling terasa pada akhir Juni hingga awal Juli 2026. Antrean di SPBU terus terjadi dan pertalite semakin susah didapat. Salah seorang penduduk Desa Ceguk, Kecamatan Tlanakan, apalagi mengaku tiga kali mendatangi SPBU sejak 21 Juni tetapi selalu kehabisan pertalite.

Dampaknya, nilai pertalite di tingkat pengecer melonjak tajam. Jika sebelumnya sekitar Rp12 ribu per liter, pada 2 Juli 2026 harganya mencapai Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter. Salah seorang penduduk apalagi memilih menggunakan sepeda untuk bekerja dari Ceguk menuju Pademawu selama sekitar sepekan lantaran tidak sanggup membeli pertalite satuan dengan nilai tinggi.

Persoalan kesiapan solar juga belum sepenuhnya selesai setelah periode tersebut. Pada 23 Juli 2026, DPRD Pamekasan menilai kuota solar nan tersedia tetap belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama nelayan. Kuota solar Pamekasan pada 2026 tercatat 37.240 kiloliter (KL), naik sekitar 7,1 persen dibandingkan 2025 nan sebesar 34.740 KL. DPRD apalagi menginginkan kenaikan kuota hingga sekitar 30 persen lantaran kebutuhan nelayan dinilai jauh lebih besar.

Memasuki Juli–Agustus 2026, persoalan BBM kemudian bergeser pada tata kelola penyaluran dan surat rekomendasi. DKPP Pamekasan menghentikan sementara publikasi dan perpanjangan rekomendasi pertalite sejak 10 Juli setelah muncul dugaan penyalahgunaan rekomendasi. Sebanyak 221 akun alias pemohon kemudian diblokir lantaran dinilai melanggar ketentuan.

Dengan demikian, berasas pemberitaan Kabar Madura nan ditemukan, terdapat dua periode utama persoalan kelangkaan alias kesulitan mendapatkan BBM di Pamekasan sepanjang 2026. Periode pertama terjadi pada akhir April, terutama menyangkut Solar bagi nelayan, meski pemerintah menyebut stok sebenarnya tersedia dan persoalannya berada pada persyaratan rekomendasi. Periode kedua terjadi sejak sekitar 21 Juni hingga awal Juli 2026, dengan akibat nan lebih luas lantaran menyentuh pertalite dan solar sekaligus, memicu antrean SPBU, kehabisan stok di tingkat konsumen, hingga melonjaknya nilai pertalite satuan mencapai Rp20 ribu per liter.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa persoalan BBM di Pamekasan sepanjang 2026 tidak hanya berangkaian dengan jumlah pasokan. Tata kelola BBM subsidi, surat rekomendasi, ketepatan sasaran distribusi, kecukupan kuota, hingga dugaan penyalahgunaan rekomendasi turut menjadi bagian dari persoalan nan menyebabkan masyarakat kesulitan memperoleh BBM dengan nilai resmi. (fit/waw)