Wakil Bupati Bangkalan, Moch Fauzan Ja'far (hem putih peci hitam) saat pimpin Monev melalui zoom Meeting
Pemkab Bangkalan Perkuat Transparansi Publik, Layanan Informasi Terus Didorong Berbasis Digital
LIMADETIK.COM, BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus membenahi sistem pelayanan info publik agar masyarakat semakin mudah mengakses info pemerintahan. Penguatan kelembagaan PPID, peningkatan kapabilitas petugas, hingga pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah nan ditempuh untuk mewujudkan pelayanan nan transparan dan akuntabel.
Keseriusan tersebut ditegaskan Wakil Bupati Bangkalan Moch. Fauzan Ja’far saat memaparkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di hadapan ketua dan personil Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Paparan berjalan secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Wakil Bupati, Kamis (12/11).
Menurut Fauzan, keterbukaan info kudu menjadi bagian dari budaya kerja pemerintah daerah. Sebab, masyarakat mempunyai kewenangan untuk mengetahui beragam kebijakan, program, serta penggunaan anggaran pemerintah.
“Bagi kami, keterbukaan info adalah tanggung jawab kepada masyarakat Bangkalan nan kudu dijalankan dengan prinsip mudah, cepat, transparan, dan akuntabel,” ungkap Fauzan kepada media usai zoom meeting
Dia menjelaskan, Pemkab Bangkalan telah mempunyai landasan kebijakan berupa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik serta Keputusan Bupati Nomor 188.45/49/KPTS/433.013/2023 tentang Penetapan PPID.
Pengelolaan info publik dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari pemimpin PPID, PPID Utama hingga PPID Pelaksana di masing-masing organisasi perangkat wilayah (OPD).
Dari sisi support operasional, Pemkab Bangkalan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 juta. Pelayanan juga diperkuat dengan delapan petugas info nan telah mengikuti pelatihan, serta support akomodasi berupa ruang pelayanan, loket, dan perangkat pendukung lainnya.
Salah satu terobosan nan dikembangkan adalah jasa info berbasis digital melalui website ppid.bangkalankab.go.id nan terintegrasi dengan aplikasi BANGGA alias Bangkalan Mabhunga.
Melalui platform tersebut, masyarakat bisa mengusulkan permohonan info tanpa kudu datang langsung ke instansi pemerintahan. Setiap permohonan dilengkapi nomor tiket untuk memudahkan pemohon memantau perkembangan proses hingga memperoleh jawaban.
“Prinsip kami adalah satu pintu. Masyarakat cukup mengusulkan permohonan melalui website alias aplikasi, kemudian PPID Utama meneruskan kepada OPD terkait. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah OPD untuk mendapatkan info nan dibutuhkan,” jelasnya.
Meski mengoptimalkan jasa digital, Pemkab Bangkalan tetap mempertahankan pelayanan tatap muka melalui desk jasa di Ruang Kanal Pengaduan dan PPID. Skema tersebut disiapkan agar masyarakat nan belum terbiasa menggunakan jasa daring tetap mendapatkan akses informasi.
Penguatan jasa juga dilakukan melalui pengarahan teknis kepada OPD, koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana, serta penyajian info secara terpadu melalui website PPID.
Tidak hanya itu, info mengenai anggaran dan capaian pembangunan wilayah dikemas dalam corak infografis agar lebih mudah dipahami masyarakat. Penyebarluasan info juga dilakukan melalui beragam kanal media sosial.
Dalam pertimbangan tersebut, Fauzan turut memaparkan capaian digitalisasi permohonan info pada semester II 2026. Kualitas pelayanan juga tercermin dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) nan mencatat nilai 82,49.
Ke depan, Pemkab Bangkalan bakal memperluas jangkauan keterbukaan info melalui pembaruan info OPD secara berkala, peningkatan kompetensi petugas PPID Pelaksana, serta pembinaan keterbukaan info hingga tingkat desa berbareng Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Sosialisasi website PPID melalui media sosial dan pemerintah desa juga bakal ditingkatkan. Selain itu, Pemkab Bangkalan merencanakan pengembangan BAKOHUMAS Desa sebagai wadah penguatan komunikasi publik nan menjangkau masyarakat hingga tingkat pemerintahan paling bawah.
Melalui beragam langkah tersebut, Pemkab Bangkalan berambisi akses masyarakat terhadap info pemerintahan semakin terbuka dan merata. Penguatan sistem PPID juga diharapkan bisa membangun kepercayaan publik sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Penulis : Ham
Editor : Wahyu
Follow WA Channel limadetik.com untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari Follow

4 hari yang lalu
16








English (US) ·
Indonesian (ID) ·