Kompasmadura.com — Pemerintah menyiapkan insentif pajak penghasilan (PPh) 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi 13 juta pekerja sektor umum dengan penghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan. Kebijakan nan ditujukan untuk membantu pekerja berpenghasilan menengah tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (9/11/2026), dilansir dari Detik Finance.
Airlangga menjelaskan, akomodasi PPh 21 DTP bertindak bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta setiap bulan. Jumlah penerima potensial dari golongan pekerja tersebut diperkirakan mencapai 13 juta orang.
“PPh DTP, PPh ditanggung pemerintah kan sampai penghasilan Rp 10 juta. (Pekerja) di bawah Rp 10 juta ada sekitar 13 juta orang,” ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Selain insentif pajak, pemerintah juga menyediakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja dengan penghasilan lebih rendah. Program tersebut memberikan support sebesar Rp 900.000 kepada pekerja alias pekerja bergaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
Airlangga membedakan sasaran kedua kebijakan tersebut. Menurut dia, BSU diperuntukkan bagi golongan pekerja berpenghasilan di bawah pemisah nan telah ditentukan, bukan golongan penerima insentif PPh 21.
“BSU kan untuk mereka nan gajinya di bawah Rp 3 sekian juta. Bukan (untuk kelas menengah),” tambah Airlangga.
Terkait kemungkinan pekerja di wilayah dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), termasuk Jakarta, menerima BSU, Airlangga menegaskan bahwa penyaluran tetap merujuk pada pemisah penghasilan. Ia menyebut pekerja dengan penghasilan di bawah Rp 3 juta bakal mendapatkan support tersebut.
“Pokoknya BSU kan di bawah Rp 3 juta. Pokoknya semua nan di bawah Rp 3 juta itu bakal diberikan BSU. Ya sekarang datanya tetap ditukarkan di Kemenaker,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa proses finalisasi info penerima BSU tetap berjalan di Kementerian Keuangan. Kementerian Ketenagakerjaan berbareng BPJS Ketenagakerjaan bakal melanjutkan pengesahan dan verifikasi untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan.
Yassierli menjelaskan bahwa info penerima belum menjadi daftar final lantaran tetap kudu melalui tahapan pemeriksaan. Hasil proses tersebut bakal menentukan jumlah serta identitas penerima support nan memenuhi persyaratan.
“Saat ini kan prosesnya tetap di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita bakal pengesahan dan verifikasi lagi nanti. Dari situ baru kita dapat kelak info finalnya seperti apa,” tutur Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan.









English (US) ·
Indonesian (ID) ·