KABAR MADURA | Pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Sumenep belum merata. Dari total 334 KDMP, baru 124 gerai nan dilaporkan selesai dibangun.
Sementara 115 gerai lainnya tetap dalam proses pembangunan. nan menjadi sorotan, sebanyak 77 gerai belum menunjukkan progres pembangunan sama sekali.
Kepala Bidang Perizinan, Kelembagaan, Pengawasan, dan Pemeriksaan DKUPP Sumenep Hairil Iskandar mengatakan, persoalan lahan menjadi salah satu hambatan utama pembangunan gerai KDMP.
“Ada nan belum ada lahan, ada nan tetap pengajuan lahan milik pemkab dan sebagainya,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, penyelesaian seluruh gerai KDMP tetap menghadapi pekerjaan besar. Sebab, nyaris seperempat dari total 334 gerai belum menunjukkan perkembangan pembangunan.
Selain persoalan pembangunan fisik, pemerintah wilayah juga mulai melakukan verifikasi dan pengesahan (verval) terhadap kepantasan serta kelengkapan gerai.
Namun, dari 42 gerai nan ditargetkan pemerintah pusat untuk dilakukan verval, baru empat nan telah dikunjungi. Keempatnya berada di Desa Pangarangan, Gunggung, Bluto, dan Saronggi.
Hasilnya, seluruh gerai dinyatakan layak, meski tetap terdapat sejumlah catatan perbaikan.
“Dari empat nan sudah kita kunjungi itu semuanya layak, tetapi dengan catatan perbaikan,” ujarnya.
Hairil menjelaskan, 42 gerai tersebut merupakan letak nan namanya telah muncul dalam aplikasi Simkopdes. Penentuan sasaran verval dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
“42 itu sasaran verval nan namanya sudah muncul di aplikasi Simkopdes. Lokasinya dari pusat langsung,” jelasnya.
Untuk gerai lainnya, verval kemungkinan dilakukan pada tahap berikutnya sesuai pengarahan pemerintah pusat.
“Pusat hanya merekomendasikan 42 untuk diverifikasi. Untuk sisanya mungkin ada tahapan berikutnya,” ucapnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep Juhari meminta pemkab tidak membiarkan persoalan pembangunan berlarut-larut. Menurutnya, keberadaan gerai KDMP kudu ditopang kesiapan akomodasi dan kepastian letak agar koperasi dapat segera beraksi dan memberikan faedah bagi masyarakat.
“Kami mendorong agar gerai nan sudah dilaporkan selesai betul-betul dicek di lapangan. Jangan sampai secara manajemen dinyatakan tuntas, tetapi kondisi fisiknya belum memenuhi ketentuan,” pintanya.
Dia juga meminta pemerintah segera mencari solusi terhadap 77 KDMP nan belum mempunyai progres pembangunan, terutama nan terkendala lahan.
“Yang tetap terkendala lahan juga kudu segera dicarikan solusi agar pembangunan KDMP bisa melangkah merata,” pungkasnya. (ara/waw)

2 jam yang lalu
2








English (US) ·
Indonesian (ID) ·