Pelunasan Haji 2027 Resmi Dibuka Besok, Jemaah Diminta Cek Syarat Istitaah dan BPJS

1 minggu yang lalu 18

Jakarta, Penamadura.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia resmi membuka tahapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bagi jemaah haji reguler 1448 Hijriah/2027 Masehi mulai Selasa, 10 November 2026.

Pelunasan tersebut dilakukan berasas ketentuan teknis penetapan kuota, besaran biaya, serta tata langkah pelunasan Bipih reguler untuk musim haji 2027.

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenhaj, Nurchalis, mengimbau seluruh jemaah nan masuk dalam alokasi kuota keberangkatan agar segera memanfaatkan waktu pelunasan sesuai agenda nan telah ditetapkan.

“Pelunasan Bipih tahap pertama resmi kita buka mulai besok, Selasa 10 November 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah haji reguler nan berkuasa melunasi untuk memperhatikan pemisah waktu transaksi perbankan, melakukan pemeriksaan kesehatan guna memenuhi syarat istitaah kesehatan, serta memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan dalam kondisi aktif,” kata Nurchalis di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Kemenhaj menetapkan pelunasan Bipih reguler 2027 berjalan dalam dua tahapan. Proses pembayaran dilakukan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB.

Pelunasan tahap pertama dibuka pada 10 November hingga 10 Desember 2026. Tahap ini diperuntukkan bagi jemaah haji reguler lunas tunda berangkat, jemaah nan masuk dalam alokasi kuota keberangkatan tahun berjalan, serta prioritas jemaah lanjut usia (lansia).

Sementara itu, pelunasan tahap kedua dijadwalkan berjalan pada 16 hingga 31 Desember 2026 andaikan tetap terdapat sisa kuota dari tahap pertama.

Tahap kedua diperuntukkan bagi jemaah nan mengalami kegagalan pelunasan akibat gangguan sistem, pendamping jemaah lansia, jemaah disabilitas beserta pendampingnya, jemaah nan terpisah mahram alias keluarga, jemaah persediaan sebesar 50 persen, serta pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Menurut Nurchalis, skema dua tahap tersebut dirancang untuk memastikan penyerapan kuota di seluruh wilayah berjalan optimal dan transparan.

“Pelunasan tahap kedua ini menjadi jaring pengaman agar sisa kuota terisi tepat sasaran, terutama bagi jemaah terpisah family maupun lansia nan memerlukan pendampingan resmi, sehingga seluruh alokasi kuota provinsi terserap maksimal,” ujarnya.

Pada penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M, pemerintah menetapkan total kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah.

Kuota tersebut terdiri atas 191.419 kuota jemaah tahun berjalan, 10.166 kuota prioritas lansia, 871 kuota pembimbing KBIHU, serta 864 kuota Petugas Haji Daerah.

Setiap jemaah haji reguler juga memperoleh subsidi Nilai Manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) rata-rata sebesar Rp43.817.526,35 serta support pemerintah sebesar Rp3.200.000.

Dengan adanya subsidi tersebut, besaran Bipih nan kudu dibayarkan jemaah berbeda sesuai embarkasi keberangkatan.

Berikut rincian Bipih haji reguler 2027 berasas embarkasi:

– Aceh: Rp43.695.779
– Medan: Rp44.020.279
– Padang: Rp44.148.779
– Balikpapan: Rp49.891.779
– Banjarmasin: Rp50.128.779
– Lombok: Rp50.366.779
– Batam: Rp51.531.279
– Palembang: Rp52.161.279
– Solo dan Yogyakarta: Rp52.710.779
– Jakarta: Rp53.543.779
– Kertajati: Rp55.101.279
– Makassar: Rp55.428.465
– Surabaya dan Dhoho: Rp58.146.279

Kemenhaj menetapkan sejumlah persyaratan bagi jemaah haji reguler nan berkuasa melakukan pelunasan Bipih 2027.

Jemaah wajib berstatus aktif dalam Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), berumur minimal 16 tahun per 10 April 2027, serta terdaftar aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu, jemaah kudu memenuhi persyaratan istitaah kesehatan dan belum pernah menunaikan ibadah haji alias telah berhaji minimal 18 tahun sebelumnya.

Khusus jemaah prioritas lansia, ditetapkan kriteria berumur minimal 65 tahun per 10 April 2027 dan telah mendaftar sebelum 10 April 2022.

Pembayaran pelunasan dilakukan melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih awal alias BPS pengganti. Besaran nan dibayarkan merupakan Bipih sesuai embarkasi dikurangi setoran awal dan saldo Rekening Virtual.

Jemaah dapat melakukan transaksi melalui jasa non-teller, seperti ATM dan mobile banking. Sementara bagi wilayah nan belum terjangkau jasa perbankan alias banking blankspot, pembayaran dapat dilakukan melalui kas keliling.

Setelah pembayaran berhasil, jemaah diwajibkan melapor dan menyerahkan bukti pelunasan ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota sesuai domisili.

Nurchalis berambisi seluruh jemaah nan masuk dalam alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan dengan baik.

“Kami berambisi seluruh jemaah nan masuk alokasi kuota dapat memanfaatkan tenggat waktu pelunasan ini sebaik-baiknya dan segera melapor ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota setempat setelah pembayaran selesai, agar proses pemberkasan arsip perjalanan dan pendorongan kloter melangkah tertib, aman, dan tepat waktu,” pungkasnya.

Views: 2

Selengkapnya
google.com, pub-8604827097413925, DIRECT, f08c47fec0942fa0