PAN Klaim Partai Anak Nahdliyyin, GP Ansor Sumenep Minta Presiden Evaluasi hingga Copot Menteri Desa

SUMENEP || KLIKMADURA – PC GP Ansor Sumenep menyoroti klaim Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai “partainya anak Nahdliyyin”. Organisasi kepemudaan tersebut menilai klaim itu bertolak belakang dengan kondisi kader muda Nahdlatul Ulama (NU) nan bekerja sebagai pendamping desa.

Ketua PC GP Ansor Sumenep, KH. Qumri Rahman mengatakan, sejumlah kader muda Nahdliyyin nan selama ini mengabdi sebagai pendamping desa disebut mengalami relokasi oleh Kementerian Desa. Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan tanpa dasar dan pertimbangan nan jelas serta transparan.

Qumri menilai, kondisi tersebut menjadi pertentangan dengan klaim PAN nan selama ini berupaya mendekatkan diri kepada kalangan Nahdliyyin.

“Di satu sisi PAN menyatakan sebagai ‘partainya anak Nahdliyyin’, tapi di sisi lain PAN melalui menterinya malah merugikan anak-anak muda NU nan khidmat dan mengabdi di desa dengan direlokasi,” ujarnya.

Menurut dia, andaikan PAN mau membangun kedekatan dengan penduduk Nahdliyyin, perihal tersebut semestinya diwujudkan melalui program dan kebijakan nan konkret. Bukan justru melalui kebijakan nan dinilai merugikan kader muda NU nan selama ini mengabdi di desa.

“Atas perihal tersebut, jelas kebenaran di lapangan sangat bertolak belakang dengan klaim nan selama ini digembar-gemborkan,” tegasnya.

PC GP Ansor Sumenep, lanjut Qumri, menyampaikan sejumlah sikap mengenai persoalan tersebut. Pertama, pihaknya mendukung penuh aktivitas nan dilakukan PW GP Ansor Jawa Timur.

“Kami siap mendukung dan membackup aktivitas nan dilakukan oleh PW Ansor Jatim,” tuturnya.

Kedua, PC GP Ansor Sumenep meminta agar penduduk Nahdliyyin tidak dijadikan sebagai komoditas politik. Sebab, di tengah beragam klaim politik tersebut, pihaknya menilai tetap terdapat kader muda NU nan mengalami ketidakadilan akibat kebijakan relokasi sebagai pendamping desa.

Ketiga, GP Ansor Sumenep meminta Presiden melakukan pertimbangan terhadap Menteri Desa. Menurut Qumri, Kementerian Desa kudu lebih konsentrasi terhadap tugas dan tanggung jawabnya dalam memaksimalkan pembangunan serta program di tingkat desa.

“Selama ini Menteri Desa tidak konsentrasi pada pekerjaannya, sehingga desa menjadi terbengkalai sepertinya. Untuk itu, Menteri Desa agar konsentrasi pada pekerjaannya sehingga kerja-kerja desa lebih maksimal,” katanya.

Apabila tidak terdapat pertimbangan dan perbaikan terhadap kebijakan tersebut, PC GP Ansor Sumenep menyerukan agar Presiden mengambil langkah lebih tegas terhadap Menteri Desa.

“Jika belum ada pertimbangan dari Menteri Desa, kami menyerukan dan meminta Presiden agar mengevaluasi dan mencopot Menteri Desa,” pungkasnya. (nda)