Pamekasan Hadapi Persoalan Sampah, Harisandi Tekankan Penguatan Pengelolaan Berbasis Masyarakat

KABAR MADURA | PAMEKASAN – Keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa menjadi salah satu kunci untuk mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Pamekasan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, R. Harisandi Savari, meminta pemerintah wilayah memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat agar upaya pengurangan tidak hanya berjuntai pada petugas kebersihan.

Dorongan tersebut disampaikan menyusul kondisi Pamekasan nan disebut tetap masuk lima besar wilayah dengan timbulan sampah tertinggi di Jawa Timur.

Menurut Harisandi, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah armada pengangkut alias memperluas tempat pembuangan sampah. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari rumah tangga juga kudu menjadi perhatian utama.

Dalam aktivitas Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah untuk mendukung Proklim Jawa Timur, Harisandi menyerahkan support dua unit motor roda tiga pengangkut sampah.

Dia berambisi support tersebut dapat menunjang aktivitas pengangkutan sampah. Namun, dia menegaskan bahwa penyediaan sarana kudu dibarengi dengan pembenahan sistem pengelolaan secara menyeluruh.

“Desa kudu dilibatkan secara aktif. Pemerintah desa perlu mempunyai kebijakan, program, apalagi penganggaran nan jelas untuk pengelolaan sampah. Masyarakat juga kudu didorong membangun budaya memilah dan mengurangi sampah sejak dari rumah tangga,” ujarnya.

Harisandi menilai pemerintah desa dapat menjadi penggerak utama dalam membangun kebiasaan masyarakat untuk mengurangi produksi sampah. Program pemilahan sampah, penguatan bank sampah, dan pengembangan TPS3R perlu didorong agar sampah mempunyai nilai guna sebelum masuk ke tempat pemrosesan akhir.

Dia juga mengingatkan bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan dasar nan berangkaian langsung dengan kesehatan dan kualitas lingkungan masyarakat.

“Kalau Pamekasan tetap berada dalam lima besar wilayah dengan timbulan sampah tertinggi di Jawa Timur, ini kudu menjadi sirine serius bagi pemerintah daerah. Jangan sampai persoalan sampah terus berulang, sementara pola penanganannya tetap sebatas mengangkut dan membuang sampah ke tempat pembuangan akhir,” tegasnya.

Selain mendorong keterlibatan masyarakat, dia meminta pemerintah memastikan seluruh akomodasi persampahan berfaedah optimal. Fasilitas nan telah dibangun kudu mempunyai tenaga pengelola dan support biaya operasional agar tidak berakhir sebagai proyek pembangunan fisik.

Harisandi juga mendorong pertimbangan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kabupaten serta peningkatan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat.

Dia berambisi persoalan sampah tidak lagi dipandang sebagai masalah kebersihan semata, melainkan agenda krusial pembangunan wilayah nan memerlukan komitmen bersama.

“Jangan menunggu sampah menjadi musibah lingkungan baru kemudian bergerak. Pemerintah kudu datang dengan kebijakan nan nyata, anggaran nan memadai, dan sistem pengelolaan nan berkelanjutan. Pamekasan kudu berani keluar dari persoalan ini,” pungkasnya.