Nyaris Rampung, Revitalisasi SDN Tamberu 2 Masih Sisakan Fasilitas Penting

KABAR MADURA | Pembangunan revitalisasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tamberu 2, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, terus menunjukkan progres. Hingga saat ini, pengerjaan sekolah tersebut telah mencapai sekitar 90 persen.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pamekasan, Akhmad Basri Yulianto, mengatakan, revitalisasi SDN Tamberu 2 meliputi pembangunan enam ruang kelas baru, pagar, paving, serta sejumlah akomodasi penunjang lainnya.

Menurutnya, pekerjaan nan tersisa saat ini relatif kecil, di antaranya pemasangan keramik dan pengecatan plafon. Penyelesaian seluruh pekerjaan ditargetkan rampung pada November mendatang.

“Pengusulan dilakukan sejak tahun 2025, langsung ke kementerian. Bulan 11 (November) insyaAllah sudah bisa diresmikan,” ujarnya, Jumat (2/10/2026).

Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan itu menjelaskan, gedung baru SDN Tamberu 2 didirikan di atas lahan milik Pemkab Pamekasan. Lokasinya berada tidak jauh dari Kantor Kecamatan Batumarmar.

Pemilihan letak tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan akomodasi pendidikan nan lebih kondusif dari potensi persoalan aset alias bentrok lahan di kemudian hari.

Meski demikian, revitalisasi tahap ini belum mencakup seluruh kebutuhan akomodasi sekolah. Toilet dan perpustakaan tetap belum masuk dalam pembangunan.

Basri menambahkan, kekurangan akomodasi tersebut direncanakan bakal diintervensi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pamekasan 2027.

“Lokasinya di dekatnya Kantor Kecamatan Batumarmar. Kekurangannya kelak Insya Allah diintervensi 2027,” jelasnya.

Diketahui, SDN Tamberu 2 sebelumnya menjadi bagian dari persoalan sengketa lahan. Pada 2024, sekolah itu sempat disegel oleh pihak nan mengaku sebagai mahir waris. Segel kemudian dibuka setelah dilakukan mediasi.

Namun, penyegelan kembali terjadi pada Oktober 2025. Pihak mahir waris menilai belum ada penyelesaian dari Pemkab Pamekasan mengenai persoalan lahan tersebut.

Kondisi itu berakibat langsung terhadap aktivitas belajar mengajar. Ratusan siswa terpaksa mengikuti pembelajaran di tenda darurat selama persoalan lahan belum terselesaikan.

Menyikapi persoalan itu, Sekretaris Dewan Pendidikan (DP) Pamekasan, Moh. Subhan, menuturkan, pemerintah perlu melakukan langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di lembaga pendidikan di Pamekasan.

Salah satu langkah nan dinilai krusial adalah melakukan pemetaan terhadap lembaga pendidikan nan berpotensi mempunyai bentrok aset, baik sekolah negeri maupun swasta. Data tersebut dinilai krusial sebagai dasar pemerintah untuk melakukan pencegahan sekaligus penanganan lebih awal terhadap potensi sengketa lahan.

“Apapun persoalannya, kewenangan belajar siswa kudu tetap jalan,” tegasnya. (nur/zul)