NU dan Tokoh Agama se-Sumenep Desak Mr. Ball, JBL, Potre, Lotus, dan Harmoni Ditutup Permanen

KABAR MADURA | Forum Nahdlatul Ulama (NU) berbareng tokoh kepercayaan se-Kabupaten Sumenep menyatakan sikap tegas terhadap keberadaan tempat intermezo malam nan diduga melanggar ketentuan perizinan. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep segera mengambil langkah penertiban hingga menutup secara permanen tempat upaya nan terbukti melanggar aturan.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul maraknya penindakan norma mengenai peredaran gelap narkotika, penyitaan ratusan botol minuman keras (miras) ilegal, serta razia tempat intermezo malam di wilayah Sumenep dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua PCNU Sumenep KH. Md. Widadi Rahim menyampaikan, sikap berbareng tersebut merupakan corak kepedulian kalangan ulama, tokoh agama, dan masyarakat terhadap kondisi ketertiban umum serta upaya menjaga gambaran Sumenep sebagai wilayah nan religius dan berbudaya.

Dalam pernyataan sikap nan ditetapkan pada 10 November 2026 itu, forum mendesak Pemkab Sumenep melalui Satpol PP dan lembaga mengenai untuk segera menutup sekaligus mencabut izin operasional tempat intermezo malam, seperti kafe, restoran, maupun tempat karaoke nan terbukti melanggar perizinan dan beraksi di luar ketentuan.

“Sejumlah tempat upaya nan menjadi perhatian di antaranya Mr. Ball, JBL, Potre, Lotus, Harmoni, serta kafe sejenis. Tempat-tempat tersebut diminta ditindak andaikan terbukti melanggar patokan maupun disalahgunakan sebagai letak peredaran miras dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang,” paparnya.

Selain mendesak penertiban, forum juga menyampaikan apresiasi dan support penuh kepada Polresta Sumenep, BNNP Jawa Timur, serta BNNK Sumenep dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.

“Kami dukung penegak norma untuk terus mengintensifkan razia dan membongkar jaringan peredaran sabu maupun narkotika lainnya hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, forum turut mendesak Pemkab Sumenep berbareng DPRD agar segera memperkuat izin daerah, khususnya Peraturan Daerah (Perda) dan patokan turunannya mengenai tata kelola tempat intermezo serta penanganan penyakit masyarakat.

“Penguatan izin tersebut dinilai krusial untuk memberikan landasan norma nan kuat bagi abdi negara penegak Perda dalam menjatuhkan hukuman administratif, termasuk penutupan permanen terhadap tempat upaya nan terbukti melakukan pelanggaran,” terangnya.

Forum NU berbareng tokoh kepercayaan juga membujuk seluruh masyarakat untuk berkedudukan aktif menjaga kondusivitas wilayah. Warga diharapkan tidak tinggal tak bersuara andaikan menemukan potensi pelanggaran penyakit masyarakat, melainkan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Pernyataan sikap berbareng tersebut melibatkan perwakilan PCNU Sumenep, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Rabithah Alawiyah, para pengasuh pondok pesantren, serta tokoh kepercayaan dan tokoh masyarakat.

Sejumlah unsur pemerintah dan abdi negara keamanan turut hadir, di antaranya Kodim 0827 Sumenep, Polresta Sumenep, BNNK, Satpol PP, Disbudporapar, DPMPTSP, dan Diskoperindag. Hadir pula Ketua LPBH NU dan Ketua Lakpesdam NU.

Melalui pernyataan tersebut, seluruh komponen nan terlibat berambisi Kabupaten Sumenep tetap menjadi wilayah nan aman, tenteram, kondusif, serta terbebas dari ancaman narkotika dan peredaran minuman keras ilegal. (ong)