Momentum September Hitam, Mahasiswa Pamekasan Sentil Kasus Jalan Tragah–Bulangan Barat

KABAR MADURA | Aliansi BEM se-Pamekasan memanfaatkan momentum tindakan September Hitam untuk menyinggung penanganan dugaan tindak pidana korupsi proyek Jalan Tragah–Bulangan Barat nan ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Sorotan tersebut disampaikan dalam tindakan September Hitam nan digelar di depan Pendopo Bupati Pamekasan, Rabu (30/9/2026). Sebelum tiba di lokasi, massa melakukan konvoi menggunakan sepeda motor dari area Arek Lancor Pamekasan.

Ketua Aliansi BEM se-Kabupaten Pamekasan Junaidi mengatakan, selain merefleksikan beragam kasus pelanggaran kewenangan asasi manusia (HAM), momentum September Hitam juga digunakan untuk menyuarakan persoalan penegakan norma dugaan tindak pidana korupsi proyek Jalan Tragah–Bulangan Barat.

“Yang kedua, kami menyoroti tentang penegakan norma nan ada di Indonesia dan khususnya nan ada di Kabupaten Pamekasan,” ujarnya.

Junaidi menegaskan, mahasiswa bakal terus memantau perkembangan proses investigasi perkara tersebut hingga adanya penetapan tersangka. Menurutnya, penanganan perkara korupsi kudu mendapatkan perhatian publik agar proses penegakan norma melangkah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Karena itu, Aliansi BEM se-Kabupaten Pamekasan menjadikan momentum September Hitam sebagai salah satu ruang untuk menyuarakan pengawalan terhadap perkara tersebut.

Selain persoalan penegakan hukum, tindakan September Hitam digelar untuk mengingat dan merefleksikan sejumlah kasus kekerasan serta pelanggaran HAM di Indonesia.

“Yang dimaksud dengan September Hitam adalah mengingat dan merefleksikan kekerasan HAM nan sudah terjadi di negara tercinta kita,” kata Junaidi.

Dia menyebut sejumlah kasus nan menjadi sorotan mahasiswa, mulai dari pembunuhan Munir, kasus Pendeta Yeremia, kasus Marsinah, hingga penyiraman air keras terhadap aktivis. Mahasiswa juga menyoroti tindakan intimidasi nan dinilai tetap terjadi terhadap masyarakat maupun aktivis.

Dalam tindakan tersebut, mahasiswa turut menyinggung APBD Kabupaten Pamekasan. Mereka meminta agar APBD 2027 betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Mahasiswa juga berencana mengawal sejumlah kebijakan pemerintah wilayah dan DPRD Pamekasan, terutama nan berangkaian dengan sektor kesehatan, pendidikan, serta program nan menyangkut kepentingan masyarakat.

Junaidi mengatakan, persiapan tindakan dilakukan sekitar satu pekan dengan melibatkan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, masyarakat, dan pemuda. Sedikitnya 13 kampus disebut terlibat dalam tindakan tersebut.

Pelaksanaan tindakan secara umum berjalan sesuai rencana meski terdapat sejumlah pembatasan, termasuk larangan membakar ban dan melakukan tindakan anarkis.

Menurut Junaidi, pembakaran ban bukan simbol utama dalam tindakan September Hitam. Dia menegaskan bahwa bunyi mahasiswa dan masyarakat menjadi simbol utama dalam menyampaikan tuntutan mereka. (Imamatul Hasanah/waw)