DPRD Pamekasan Dorong UHC Diaktifkan Kembali, Pemkab Targetkan Mulai November

KABAR MADURA | Program Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu sorotan fraksi DPRD Pamekasan saat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menargetkan penyelenggaraan program agunan kesehatan tersebut semakin optimal pada November mendatang.

Raperda Perubahan APBD 2026 disetujui dalam rapat paripurna DPRD Pamekasan, Rabu (30/9/2026), nan dihadiri 39 personil dewan.

Salah satu sorotan disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Fraksi tersebut mendorong agar optimasi UHC kembali ditempatkan sebagai salah satu prioritas pemerintah daerah.

Menanggapi perihal tersebut, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengatakan Pemkab terus berupaya memenuhi standar cakupan kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Sesuai aturan, kepesertaan UHC diharapkan mencapai sasaran cakupan hingga 98 persen dengan tingkat keaktifan sebesar 80 persen. Pemkab terus berupaya menuju ke arah sana. Kami berambisi pada November mendatang skema ini sudah melangkah semakin optimal,” jelasnya seusai sidang paripurna.

Optimalisasi kepesertaan tersebut menjadi krusial di tengah perhatian pemkab terhadap akses pelayanan kesehatan masyarakat. Beberapa hari sebelumnya, Kholilurrahman juga menginstruksikan akomodasi kesehatan di Pamekasan agar pasien dalam kondisi kritis segera ditangani tanpa terlebih dulu mempersoalkan status pasien umum alias BPJS.

Kholilurrahman mengatakan keberhasilan UHC tidak hanya berjuntai pada pemerintah wilayah dan DPRD. Menurutnya, badan upaya hingga masyarakat mempunyai peran dalam menjaga kepesertaan JKN tetap aktif.

“UHC ini adalah program kebersamaan. Bukan hanya tugas pelaksana dan legislatif, tetapi juga keterlibatan pengusaha untuk mendaftarkan karyawannya, serta kesadaran aktif masyarakat dalam menjaga keaktifan kepesertaannya,” tambahnya.

Sementara itu, setelah mendapat persetujuan DPRD, arsip perubahan APBD 2026 bakal dikirimkan kepada gubernur Jawa Timur untuk menjalani tahapan berikutnya.

Kholilurrahman menargetkan arsip tersebut dikirim dalam waktu satu hingga dua hari agar prosesnya dapat segera dilanjutkan dan program nan telah direncanakan bisa direalisasikan.

“Alhamdulillah, respon dari semua fraksi melangkah baik dan tidak ada masalah. Mengenai arsip perubahan APBD ini, pengiriman ke gubernur Jawa Timur bakal dilakukan dalam satu dua hari ini. Tentu lebih sigap lebih baik agar bisa segera disahkan,” pungkasnya. (fit/waw)