Mimbar Demokrasi HMP PPKn UPI Sumenep: Mahasiswa Soroti Diskriminasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Mimbar Demokrasi HMP PPKn UPI Sumenep: Mahasiswa Soroti Diskriminasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas PGRI (UPI) Sumenep turun ke ruang publik melalui Mimbar Demokrasi di depan Gedung Pemerintahan Kabupaten Sumenep, Rabu (11/10/2026).

Mereka tidak sekadar menggelar orasi, membaca puisi, alias menyuguhkan penampilan. Mimbar tersebut menjadi ruang kritik mahasiswa terhadap beragam persoalan masyarakat, sekaligus menyuarakan kekecewaan atas kondisi pemerintahan nan dinilai perlu lebih serius memperhatikan keadilan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Di tengah pergantian orator dan lantunan aspirasi, mahasiswa menegaskan bahwa kerakyatan tidak boleh berakhir sebagai simbol alias aktivitas seremonial. Mereka menginginkan ruang kritik nan bisa menggugah kesadaran publik dan mendorong perubahan nyata.

Ketua HMP PPKn, Moh. Iqbal Asyrofi, menegaskan bahwa Mimbar Demokrasi bukan panggung intermezo maupun sekadar penyelenggaraan program kerja organisasi.

Menurutnya, aktivitas tersebut kudu mempunyai substansi dan keberanian menyampaikan persoalan nan selama ini menjadi perhatian masyarakat, termasuk kepada para pemimpin daerah.

“Di dalamnya tidak hanya menampilkan sebuah penampilan, tapi juga bermaksud HMP PPKn dapat menjadi sorotan dalam menyadarkan masyarakat,” ungkapnya.

Iqbal secara unik menyoroti pentingnya kesadaran pemerintah terhadap persoalan diskriminasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia berambisi Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, beserta jejeran pemangku kebijakan tidak menutup mata terhadap kritik dan kondisi nan berkembang di tengah masyarakat.

Bagi mahasiswa, bunyi nan disampaikan melalui mimbar terbuka tersebut merupakan corak kepedulian terhadap kehidupan kerakyatan sekaligus upaya mengingatkan pemerintah agar kebijakan dan kewenangannya tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Mimbar Demokrasi juga menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya angkatan 2026, untuk membangun keberanian menyampaikan pendapat dan mengasah kepekaan terhadap persoalan sosial maupun politik.

Iqbal menyebut aktivitas tersebut sebagai langkah awal agar mahasiswa tidak hanya berkutat dengan rutinitas akademik, tetapi juga bisa membaca persoalan di lingkungan sekitar secara kritis.

“Bagaimana teman-teman mahasiswa mulai berpikir kritis terhadap persoalan-persoalan khususnya di Kabupaten Sumenep maupun di negara kita,” imbuhnya.

Ia berambisi mahasiswa bisa menempatkan diri sebagai bagian dari masyarakat nan mempunyai tanggung jawab untuk mengawal kehidupan demokrasi, bukan sekadar menjadi penonton terhadap beragam persoalan nan terjadi.

Sementara itu, Zahrir Ridho dalam orasinya menegaskan bahwa Mimbar Demokrasi bukan sekadar tempat meluapkan keluh kesah. Lebih dari itu, aktivitas tersebut merupakan manifestasi tanggung jawab intelektual mahasiswa dalam menjaga logika kritis dan memperjuangkan keadilan.

Ia menilai kerakyatan kudu tetap hidup di beragam ruang, baik di lingkungan kampus maupun di tengah masyarakat.

“Mimbar ini adalah ruang hidup bagi logika kritis nan sehat. Demokrasi tidak boleh meninggal di dalam pagar kampus maupun luar kampus. Kita mau memastikan bahwa setiap kebijakan, baik di tingkat birokrasi institusional maupun sosial, senantiasa berpihak pada keadilan dan kepentingan bersama,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa mahasiswa tidak mau kritik hanya berakhir sebagai bunyi nan bergaung sesaat di depan gedung pemerintahan.

Mereka mendorong agar aspirasi nan disampaikan menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dan pemangku kebijakan, sekaligus membuka ruang perbincangan nan lebih substantif.

Mimbar Demokrasi HMP PPKn UPI Sumenep pun menjadi pengingat bahwa kerakyatan memerlukan keberanian untuk bersuara, kesediaan mendengar kritik, dan komitmen menindaklanjuti persoalan.

Sebab, ukuran keberhasilan sebuah mimbar bukan terletak pada seberapa ramai aktivitas berjalan alias seberapa banyak perhatian nan diperoleh, melainkan sejauh mana pendapat nan disuarakan bisa mendorong kesadaran dan perubahan nyata.

Penulis : Helmi

Editor : Wahyu