Migas Beroperasi, Jalan Giliraja Hancur: AMG Desak HCML dan Medco Alihkan CSR untuk Betonisasi

Migas Beroperasi, Jalan Giliraja Hancur: AMG Desak HCML dan Medco Alihkan CSR untuk Betonisasi

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Ketimpangan pembangunan di Pulau Giliraja, Kecamatan Giligenting, Kabupaten Sumenep, kembali menjadi sorotan. Di tengah aktivitas pemanfaatan migas di perairan Selat Madura, masyarakat nan berada di wilayah ring 1 justru tetap bergulat dengan kondisi jalan rusak parah nan bertahun-tahun tak kunjung tertangani.

Kondisi tersebut mendorong Aliansi Mahasiswa Giliraja (AMG) melayangkan tuntutan kepada perusahaan migas nan beraksi di area tersebut. AMG mendesak agar pengelolaan biaya Program Pengembangan Masyarakat (PPM) alias Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lagi didominasi program seremonial dan support jangka pendek, melainkan difokuskan pada pembangunan prasarana jalan beton secara berkelanjutan.

Tuntutan itu dituangkan dalam Naskah Advokasi dan Usulan Strategi Alokasi PPM/CSR nan secara resmi disampaikan kepada SKK Migas Perwakilan Jabanusa, manajemen Medco Energy, serta Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) melalui instansi KKKS Sumenep.

Dalam audiensi tersebut, rombongan AMG diterima Feri Ardiyansyah, Humas HCML, berbareng sejumlah tenaga kerja di instansi KKKS Sumenep.

Dalam pertemuan itu terungkap, alokasi biaya PPM untuk Pulau Giliraja pada 2026 sebesar Rp400 juta nan dibagi kepada empat desa, masing-masing Rp100 juta. Anggaran untuk 2027 disebut tetap bakal berada pada nomor nan sama, ialah Rp400 juta.

Pihak HCML menyampaikan komitmennya untuk terus berpihak kepada masyarakat. Namun, bagi AMG, besaran anggaran dan pola pemanfaatannya perlu dievaluasi agar akibat program betul-betul menjawab persoalan mendasar warga.

Ketua Umum AMG, Iham Fikri Andri, menilai terdapat ironi besar ketika aktivitas migas menghasilkan nilai ekonomi nan signifikan, sementara masyarakat di sekitar wilayah operasi tetap kudu menghadapi keterbatasan prasarana dasar.

“Sangat ironis, triliunan rupiah hasil bumi disedot dari laut kami, tetapi masyarakat Ring 1 Giliraja justru disuguhkan jalan hancur bertahun-tahun. Gelombang kapal operasional migas mempercepat pengikisan pesisir, sementara program CSR perusahaan selama ini hanya berkarakter seremonial jangka pendek. Kami menuntut tukar rugi ekologis dan pembagian dividen sosial nan adil,” tegasnya, Kamis (5/11/2026).

AMG membeberkan, kerusakan prasarana terjadi di nyaris seluruh desa di Pulau Giliraja dengan akibat nan berbeda-beda.

“Desa Banbaru, nan menjadi pusat ekonomi sekaligus area pelabuhan, struktur dasar jalan dilaporkan rusak dengan lubang mencapai 15–20 sentimeter. Kondisi itu menyebabkan truk pengangkut hasil laut mengalami kerusakan as roda” ungkap Fikri.

Sementara lanjut dia, di Desa Banmaleng, akses jalan didominasi batuan makadam lepas dan minim penerangan jalan umum. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan akibat kecelakaan, sekaligus menyulitkan proses pemindahan pasien pada malam hari.

Persoalan serupa terjadi di Desa Jate. Retakan tanah dan lubang berlumpur menghalang akses masyarakat menuju sekolah maupun Puskesmas Pembantu (Pustu).

“Untuk di Desa Lombang, pengikisan laut menggerus badan jalan hingga menakut-nakuti konektivitas warga. Dampaknya tidak hanya menyangkut keselamatan, tetapi juga meningkatkan biaya transportasi dan nilai kebutuhan pokok” tandas Fikri.

Tidak sekadar mengkritik, AMG juga menawarkan formulasi pembiayaan untuk mempercepat pembangunan jalan beton di Pulau Giliraja.

Salah satu usulan utama adalah skema matching fund alias pembiayaan berbareng dengan komposisi 50:50. Dalam skema tersebut, konsorsium KKKS nan terdiri dari Medco Energy dan HCML diusulkan menanggung 50 persen biaya pembangunan, sedangkan 50 persen sisanya berasal dari APBD Kabupaten Sumenep.

AMG juga mengusulkan agar 60–70 persen dari total alokasi PPM/CSR tahunan Medco Energy dan HCML di Sumenep diarahkan unik untuk pembangunan jalan beton Giliraja hingga tuntas.

Sementara itu, 30–40 persen dari penerimaan bersih Participating Interest (PI) 10 persen Blok Selat Madura nan diterima Pemkab Sumenep diusulkan untuk mendukung pembiayaan prasarana tersebut.

Dari sisi konstruksi, AMG secara tegas mengusulkan penggunaan rigid pavement alias beton bertulang dengan mutu minimal K-300. Mereka menilai pembangunan jalan kudu mempertimbangkan kondisi geografis pulau, paparan air laut, serta beban kendaraan pengangkut logistik.

AMG juga mengusulkan pembentukan tim pengawas berbareng nan melibatkan SKK Migas, KKKS, Dinas PUPR Sumenep, unsur AMG, dan tokoh masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kualitas pekerjaan dan transparansi penggunaan anggaran.

Dalam naskah advokasinya, AMG turut menegaskan bahwa pembangunan prasarana publik mempunyai landasan dalam izin tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Di antaranya UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pedoman SKK Migas mengenai penyelenggaraan program pengembangan masyarakat. AMG juga merujuk UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dalam menyoroti tanggung jawab penyelenggaraan jalan nan kondusif bagi masyarakat.

“Bagi kami, persoalan jalan Giliraja bukan sekadar kebutuhan pembangunan fisik, melainkan menyangkut keadilan sosial bagi masyarakat nan hidup berdampingan dengan aktivitas industri migas” jelasnya.

Pihaknya kata Fikri berambisi perusahaan dan pemerintah wilayah tidak berakhir pada komitmen maupun alokasi support tahunan, tetapi segera menyepakati langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan.

AMG menyatakan bakal terus mengawal usulan tersebut agar biaya PPM/CSR betul-betul memberikan faedah nyata bagi masyarakat Pulau Giliraja.

“Sebab, bagi penduduk di wilayah ring 1 migas, pembangunan semestinya tidak hanya terlihat dari aktivitas industri di laut, tetapi juga dirasakan melalui jalan nan layak, akses pendidikan dan kesehatan nan aman, serta kehidupan ekonomi nan lebih baik” pungkasnya.

Penulis : Helmi

Editor : Wahyu