Mengembalikan Roh Konstitusi di Hari Pahlawan: Menakar Ideologi Militer dan Kepolisian di Tengah Krisis Etika Pengabdian

Oleh: Dr. Moh. Elman, M.Pd,. Akademisi UIN Madura.

****

PERINGATAN Hari Pahlawan Nasional menjadi momentum untuk mengenang pengorbanan para pejuang nan telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Namun, peringatan ini juga perlu menjadi ruang refleksi: apakah nilai kepahlawanan tetap hidup dalam diri para penyelenggara negara, alias justru terkikis oleh pragmatisme kekuasaan dan kepentingan kelompok?

Nilai utama kepahlawanan adalah kesetiaan pada konstitusi dan pengabdian kepada rakyat. Para pejuang tidak mengorbankan jiwa dan raga untuk membangun kekuasaan pribadi alias memperkaya kelompok, melainkan demi kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

Karena itu, setiap kewenangan nan diberikan negara kudu digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan ambisi golongan tertentu.

Dalam kehidupan bernegara, TNI dan Polri mempunyai pedoman moral dan ideologis. TNI berpegang pada Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, sedangkan Polri berpatokan pada Tribrata dan Catur Prasetya.

Keduanya mengemban tugas menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban berasas Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Namun, nilai-nilai tersebut dapat menyimpang ketika kewenangan digunakan untuk kepentingan golongan alias kekuasaan.

Dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan, seperti Lawful Interception Management System (LIMS), nan disebut-sebut melibatkan sejumlah petinggi institusi, menjadi persoalan serius. Perangkat nan semestinya mendukung penegakan norma terhadap kejahatan luar biasa, seperti terorisme, korupsi besar, dan kejahatan terorganisasi, tidak boleh digunakan di luar ketentuan hukum.

Jika dugaan penyadapan terlarangan terhadap pejabat negara, jurnalis, maupun organisasi masyarakat sipil terbukti, tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan sekaligus pengkhianatan terhadap etika pengabdian.

Pahlawan sejati menunjukkan keberanian nan disertai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Sebaliknya, penggunaan akomodasi negara tanpa dasar dan prosedur norma nan sah menunjukkan bahwa kekuasaan telah dipisahkan dari etika.

Institusi nan semestinya melindungi masyarakat tidak boleh justru menjadi sumber ketakutan alias ancaman bagi privasi penduduk dan kedaulatan negara.

Kekhawatiran publik semakin besar andaikan pola pikir transaksional dan penyalahgunaan kewenangan merembet ke beragam tingkatan. Karena itu, pembenahan tidak cukup dilakukan secara personal, tetapi kudu menyentuh budaya organisasi, sistem pengawasan, dan pendidikan etika di lingkungan institusi.

Di tengah krisis kepercayaan terhadap lembaga formal, masyarakat sipil juga mempunyai peran krusial dalam menjaga nilai kebangsaan. Salah satu contoh nan dapat dilihat adalah Barisan Ansor Serbaguna (Banser), nan selama ini terlibat dalam aktivitas sosial, menjaga kerukunan, serta membantu masyarakat menghadapi beragam situasi kemanusiaan. Dengan mengandalkan kesadaran dan pengabdian anggotanya, Banser menunjukkan corak partisipasi bela negara nan tumbuh dari masyarakat.

Perbandingan dengan Banser bukan dimaksudkan untuk menggantikan alias meruntuhkan struktur TNI dan Polri. Perbandingan itu merupakan kritik sekaligus pengingat bahwa pengabdian kepada bangsa kudu dilandasi ketulusan, orientasi kerakyatan, dan kepentingan umum.

Aparat negara nan memperoleh mandat serta support anggaran dari rakyat kudu semakin kuat dalam menjaga integritas dan mempertanggungjawabkan setiap kewenangannya.

Momentum Hari Pahlawan semestinya mendorong TNI dan Polri untuk terus mengevaluasi penyelenggaraan doktrin, memperkuat pembinaan etika, serta memastikan seluruh tindakan berada dalam koridor hukum.

Reformasi kultural, transparansi, dan akuntabilitas publik perlu dijalankan secara konsisten agar lembaga negara tetap berpihak pada konstitusi dan rakyat, bukan pada faksi alias golongan tertentu.

Negara kudu menindak tegas setiap oknum nan terbukti menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi maupun golongan. Penegakan norma wajib menjunjung proses norma nan adil, transparansi, dan akuntabilitas.

Etika pengabdian kudu ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan sesaat. Dengan kejujuran, integritas, dan kesetiaan kepada konstitusi, semangat para pahlawan dapat terus dirawat dan kedaulatan rakyat tetap terjaga. (*)