Mahasiswa UPI Sumenep Bongkar Dugaan Keistimewaan Akademik, Ruang Perpustakaan Disegel
LIMADETIK.COM, SUMENEP – Gelombang kekecewaan mahasiswa terhadap tata kelola Universitas PGRI Sumenep memuncak. Aliansi Organisasi Mahasiswa (Ormawa) menggelar tindakan demonstrasi di lingkungan kampus, Rabu (18/11/2026), dengan membawa sejumlah persoalan nan dinilai belum mendapat penyelesaian secara transparan.
Aksi tersebut menyoroti beragam polemik internal kampus, mulai dari dugaan pemberian akomodasi Surat Keputusan (SK) keringanan nilai akademik bagi personil Himpunan Mahasiswa Pustaka (HAMKA), dugaan ketidaktransparanan proses pemilihan Duta Baca, hingga keterlambatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Raya (Pemira).
Suasana demonstrasi berjalan dengan nuansa kritik nan kuat. Mahasiswa menyampaikan aspirasi melalui pembacaan puisi, membentangkan foto ketua kampus dengan wajah diburamkan disertai tulisan “Hentikan Memberikan Janji Palsu”. Mereka juga meletakkan bunga, dupa, dan lilin sebagai simbol kekecewaan terhadap kepemimpinan kampus.
Koordinator Lapangan, M. Iqbal Asrofi, mengungkapkan bahwa salah satu persoalan nan menjadi sorotan adalah dugaan pemberian keistimewaan akademik kepada mahasiswa nan tergabung dalam HAMKA.
Ia mempertanyakan dasar pemberian akomodasi berupa SK keringanan nilai bagi personil organisasi tersebut, sementara organisasi mahasiswa lain nan telah mempunyai legalitas kelembagaan justru tidak memperoleh akomodasi serupa.
“Jika teman-teman nan aktif di HAMKA itu ada salah satu mata kuliah ketika ada nilai rendah bakal diberikan SK keringanan dari perpustakaan,” ungkap Iqbal.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk dasar pembentukan HAMKA, legalitas kelembagaan, hingga sistem pemberian akomodasi akademik nan dipersoalkan mahasiswa.
“Kita sebagai ormawa tidak mendapatkan akomodasi seperti itu, Bapak,” tambahnya.
Tak hanya HAMKA, mahasiswa juga mempertanyakan proses penetapan Duta Baca dalam aktivitas Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2026.
Iqbal menuding terdapat dua mahasiswa nan sebelumnya telah dijanjikan secara otomatis menjadi Duta Baca tanpa melalui proses seleksi sebagaimana sistem nan diumumkan.
“Dua orang nan diiming-imingi otomatis lulus menjadi Duta Baca tanpa diseleksi,” sampainya.
Ketegangan meningkat ketika massa tindakan meminta penjelasan langsung kepada Kepala UPT Perpustakaan. Namun, jawaban nan disampaikan dinilai mahasiswa berbelitan dan tidak menjawab substansi persoalan.
Kekecewaan semakin memuncak setelah Kepala UPT Perpustakaan meninggalkan letak perbincangan dengan argumen hendak melaksanakan salat, sementara sejumlah pertanyaan mahasiswa belum memperoleh jawaban nan dianggap memuaskan.
Situasi tersebut berujung pada penyegelan sementara ruang perpustakaan sebagai corak protes.
Orator aksi, Zahrir Ridho, turut melontarkan kritik keras terhadap jalannya dialog. Ia menilai mahasiswa datang dengan membawa info dan tuntutan nan jelas, tetapi tidak mendapatkan penjelasan nan konkret.
“Kami datang membawa info dan tuntutan nan jelas, tapi responsnya berbelit-belit. Rasanya seperti berbincang dengan tong kosong—ramai di ucapan, tapi sunyi solusi,” tegasnya.
Atas persoalan tersebut, massa mendesak ketua universitas mengevaluasi Kepala UPT Perpustakaan. Bahkan, mahasiswa meminta pencopotan dari kedudukan andaikan dugaan penyalahgunaan kewenangan terbukti melalui pemeriksaan nan objektif.
Menanggapi dorongan tersebut, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Moh. Fauzi, menyatakan bahwa pemberhentian kepala perpustakaan tidak bisa dilakukan secara langsung lantaran kudu mengikuti sistem kelembagaan.
“Ada mekanismenya dengan melaporkan secara resmi ke komisi disiplin,” ujarnya.
Selain persoalan perpustakaan, mahasiswa turut menyoroti keterlambatan penyelenggaraan Pemira nan dinilai menghalang proses regenerasi kepemimpinan organisasi mahasiswa.
Mereka meminta Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan memberikan pertanggungjawaban secara terbuka atas keterlambatan tersebut serta memastikan persoalan serupa tidak kembali terulang.
Mahasiswa juga mempertanyakan penundaan seleksi danasiwa pengganti jalur tahfidz dan prestasi nan sebelumnya dijadwalkan pada 16–18 November 2026.
Menanggapi perihal itu, Moh. Fauzi meminta mahasiswa memberikan kelonggaran waktu lantaran tim pengetes baru dapat melaksanakan seleksi pada 26 November 2026.
“Terus kan sebenarnya minta kelapangdadaan teman-teman untuk seleksi tahfiz tanggal 26 lantaran tim pengetes baru bisa tanggal 26,” jelasnya.
Aksi demonstrasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan dan tuntutan nan diterima ketua universitas serta dituangkan dalam pakta integritas.
Ada tujuh poin nan menjadi perhatian mahasiswa.
Pertama, mendesak Kepala Perpustakaan membuka secara transparan tujuan, urgensi, dan dasar pembentukan HAMKA, sistem rekrutmen Duta Baca, serta memberikan penjelasan atas dugaan pemberian SK keringanan akademik dan penetapan Duta Baca tanpa seleksi.
Kedua, mendesak Rektor Universitas PGRI Sumenep mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian Kepala Perpustakaan andaikan dugaan penyalahgunaan kewenangan terbukti melalui pemeriksaan objektif dan transparan.
Ketiga, meminta penghapusan program Duta Baca dan HAMKA sekaligus mengevaluasi keberadaan serta sistem pelaksanaannya nan dinilai tidak transparan, tidak partisipatif, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
Keempat, menuntut pertimbangan dan pemantauan keahlian Satgas PPKPT, keterbukaan rancangan program kerja, penyediaan kanal pengaduan resmi nan mudah diakses, sosialisasi menyeluruh kepada mahasiswa, serta penyediaan sekretariat khusus.
Kelima, meminta Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan bertanggung jawab secara terbuka atas keterlambatan Pemira dan berkomitmen tidak mengulangi persoalan serupa.
Keenam, penyelenggaraan seleksi danasiwa pengganti jalur tahfidz dan prestasi dijadwalkan pada 25–26 November 2026.
Ketujuh, pembentukan peraturan dan sistem Pelaksana Tugas (Plt) BEM bakal dirumuskan paling lambat 15 Desember 2026.
Rangkaian tuntutan tersebut menjadi catatan krusial bagi ketua Universitas PGRI Sumenep. Mahasiswa tidak hanya menuntut penjelasan atas polemik nan terjadi, tetapi juga mendesak adanya pembenahan tata kelola kampus, transparansi kebijakan, serta perlakuan nan setara bagi seluruh organisasi mahasiswa.
Kini, tantangannya adalah memastikan tujuh poin nan telah dituangkan dalam pakta integritas tidak berakhir sebagai arsip kesepakatan, melainkan betul-betul diwujudkan menjadi langkah konkret oleh pihak universitas.
Penulis : Helmi
Editor : Wahyu
Follow WA Channel limadetik.com untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari Follow

3 hari yang lalu
22








English (US) ·
Indonesian (ID) ·