1 jam yang lalu
3
Bekasi, (Media Madura) – Kebutuhan kediaman masyarakat dan upaya mengurangi akibat banjir menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur XI, Hj. Ansari.
Hal itu disampaikan legislator asal Kabupaten Pamekasan saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke BPBD Kabupaten Bekasi, Kamis (17/9/2026).
Menurutnya, pemerintah wilayah perlu mengevaluasi tata ruang, khususnya alih kegunaan lahan resapan, rawa, dan persawahan menjadi area permukiman.
“Lahan nan harusnya menyerap air itu sekarang menjadi jalan ataupun menjadi bangunan-bangunan. Ini memang perlu pertimbangan tata ruang,” katanya.
Namun, pihaknya menilai pembatasan pembangunan perumahan juga kudu diikuti solusi kediaman bagi masyarakat. Sebab, kebutuhan tempat tinggal terus meningkat seiring jumlah penduduk.
“Tidak memberikan izin tapi juga kudu memberikan solusi kepada masyarakat agar mereka juga mendapatkan tempat tinggal nan layak,” ujar Hj. Ansari.
Hj. Ansari menyebut Kabupaten Bekasi mempunyai persoalan air nan berbanding terbalik. Saat hujan berpotensi terjadi banjir, sedangkan ketika tandus masyarakat menghadapi keterbatasan air bersih.
“Bekasi ini sangat rentan sekali dengan air. Ketika hujan air berlimpah, ketika tandus airnya susah dicari,” ucapnya.
Pihaknya juga menyoroti Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Bekasi nan tetap merujuk pada kajian 2022. Menurutnya, kondisi wilayah pada 2026 perlu menjadi dasar pembaruan kajian agar mitigasi musibah lebih tepat.
Selain itu, Hj. Ansari menyinggung keterbatasan anggaran penanggulangan musibah serta pengedaran air bersih nan belum optimal akibat minimnya jumlah tangki air.
Pihaknya mendorong penanganan musibah dilakukan melalui kerjasama pentahelix, melibatkan pemerintah, masyarakat, bumi pendidikan, tokoh masyarakat, dan media.
“Edukasi kebencanaan sebaiknya diberikan kepada seluruh masyarakat, lantaran Indonesia merupakan negara nan rawan bencana,” pungkas Hj. Ansari. (*/Znl)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·