Kuliah di Gedung Dewan, Ratusan Mahasiswa UIN Madura Diajak Kritis Mengawal Kebijakan

PAMEKASAN || KLIKMADURA – Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Madura mengikuti perkuliahan luar kelas di Kantor DPRD Pamekasan, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan tersebut bermaksud memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai sistem demokrasi, peran lembaga legislatif, serta dinamika politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perkuliahan tersebut mengangkat tema DPRD dan Mahasiswa Menghadapi Post-Truth: Membangun Budaya Politik Kritis, Partisipatif, dan Berbasis Data untuk Pembangunan Kabupaten Pamekasan.

Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur nan menjadi salah satu pemateri menyampaikan bahwa perkembangan media sosial membikin info semakin mudah diterima masyarakat. Namun, tidak semua info nan beredar betul dan sesuai fakta.

Hal tersebut menjadi tantangan dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat, khususnya mahasiswa, kudu lebih jeli dalam menerima info agar tidak mudah terpengaruh buletin nan belum diketahui kebenarannya.

“Mahasiswa kudu bisa membedakan info nan betul dan nan tidak benar. Jangan langsung percaya terhadap info nan beredar sebelum mengetahui sumber dan faktanya,” katanya.

Politikus PPP itu menjelaskan bahwa mahasiswa mempunyai peran krusial dalam mengawal kebijakan pemerintah. Kritik dan masukan dari mahasiswa sangat dibutuhkan, namun juga kudu disampaikan berasas info dan fakta.

“Kalau ada kebijakan pemerintah nan dinilai kurang tepat, silakan dikritik. Namun, kritik itu kudu disertai info dan argumen nan jelas, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi,” ucapnya.

Ia membujuk mahasiswa untuk mempelajari beragam persoalan di Kabupaten Pamekasan, mulai dari kebijakan tembakau, penggunaan anggaran daerah, hingga rekrutmen ASN.

“Mahasiswa kudu bisa mengetahui beragam persoalan pemerintah daerah. Mahasiswa tidak boleh hanya belajar di dalam kelas. Mahasiswa juga perlu memberikan saran tentang gimana semestinya kebijakan itu diperbaiki,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ali Masykur menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tiga tugas utama, ialah membikin peraturan daerah, membahas dan menyetujui anggaran, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Ia berambisi mahasiswa semakin memahami tugas dan kegunaan DPRD sehingga dapat ikut berperan-serta dalam mengawal pembangunan daerah.

“Ke depan, kami berambisi mahasiswa dan DPRD bisa lebih sering berdiskusi. Hasil penelitian mahasiswa juga bisa disampaikan kepada DPRD sebagai bahan masukan dalam membahas beragam kebijakan daerah,” tandasnya. (ibl/nda)