KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pemkab Sumenep Bidik SDM Produktif dan Ekonomi Berkualitas

KUA-PPAS 2027 Disepakati, Pemkab Sumenep Bidik SDM Produktif dan Ekonomi Berkualitas

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep berbareng Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut menjadi penanda dimulainya tahapan strategis penyusunan APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2027. Pemerintah wilayah menegaskan, arah kebijakan anggaran tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan shopping pemerintahan, tetapi kudu bisa menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia dan perekonomian daerah.

Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumenep, Rabu (29/7/2026), sambutan Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H., dibacakan Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim.

Bupati menegaskan, penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen tersebut bakal menjadi pedoman berbareng bagi pemerintah wilayah dan DPRD dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

“KUA-PPAS nan telah disepakati berbareng memuat arah kebijakan umum anggaran, prioritas pembangunan daerah, serta alokasi anggaran sementara untuk setiap program dan aktivitas perangkat daerah,” demikian disampaikan Wakil Bupati KH. Imam Hasyim saat membacakan sambutan Bupati.

Menurutnya, penyusunan KUA-PPAS Tahun 2027 telah mempertimbangkan beragam aspirasi masyarakat, rumor strategis daerah, serta perkembangan kondisi ekonomi makro. Karena itu, setiap program nan nantinya masuk dalam APBD diharapkan tidak berakhir pada serapan anggaran, melainkan bisa menghasilkan faedah nyata bagi masyarakat.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sumenep Tahun 2027 disusun dengan merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2027 nan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2026.

Penyusunan KUA juga menjadi bagian dari tahapan untuk memastikan sasaran pembangunan nan telah dirancang dalam RKPD dapat diterjemahkan secara terukur ke dalam kebijakan penganggaran.

Pada Tahun 2027, Pemkab Sumenep mengusung tema pembangunan:

“Mendorong Sumber Daya Manusia nan Produktif dan Berdaya Saing untuk Pembangunan Ekonomi nan Berkualitas.”

Tema tersebut menjadi arah utama pembangunan wilayah dalam mendorong peningkatan kualitas manusia, penguatan daya saing, serta pertumbuhan ekonomi nan mempunyai akibat lebih luas bagi masyarakat.

Pemkab Sumenep juga memastikan prioritas pembangunan wilayah telah diselaraskan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah pusat. Sinkronisasi itu dinilai krusial agar kebijakan pembangunan wilayah bisa mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi dan nasional tanpa mengabaikan potensi serta karakter Kabupaten Sumenep.

“Program dan aktivitas strategis wilayah menjadi prioritas untuk dianggarkan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan pemerintah daerah,” lanjutnya.

Bupati juga berambisi program-program nan berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Sumenep dapat melangkah searah dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan pemerintah daerah.

Dalam sambutan tersebut, Bupati mengapresiasi komitmen dan kerja sama seluruh pihak selama proses pembahasan KUA-PPAS. Menurutnya, kesepakatan nan tercapai merupakan hasil dari sinergi antara pemerintah wilayah dan DPRD dalam membangun arah kebijakan anggaran nan konstruktif.

Penandatanganan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 juga dinilai menjadi bukti bahwa kemitraan antara pelaksana dan legislatif di Kabupaten Sumenep tetap terjaga dengan baik.

“Semangat kemitraan dan sinergisitas antara pelaksana dan legislatif kudu terus dipertahankan. Kondisi tersebut menjadi modal krusial dalam membangun Kabupaten Sumenep pada masa nan bakal datang,” kata Wakil Bupati saat membacakan sambutan Bupati.

Pemerintah wilayah menilai hubungan kemitraan nan sejajar antara Pemkab dan DPRD perlu terus diperkuat dengan menjunjung nilai kebersamaan serta menjalankan fungsi, tugas, dan peran masing-masing secara optimal.

Setelah Nota Kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, seluruh perangkat wilayah diminta segera menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan berpatokan pada arsip nan telah disepakati.

Bupati menekankan agar penyusunan RKA dilakukan secara cermat, efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, APBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya menjadi arsip manajemen dan instrumen shopping pemerintah, tetapi betul-betul bisa memberikan akibat positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

“Kami berambisi seluruh perangkat wilayah dapat menyusun RKA secara cermat, efisien, dan efektif, sehingga APBD nan disusun betul-betul bisa memberikan faedah dan akibat positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Bupati meminta DPRD terus mengawal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, memberikan masukan nan konstruktif, serta memastikan setiap kebijakan anggaran tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Kesepakatan KUA-PPAS tersebut selanjutnya bakal menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2027. Pemerintah wilayah berambisi seluruh tahapan pembahasan dapat melangkah sesuai agenda sehingga APBD dapat ditetapkan tepat waktu berasas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menutup sambutannya, Bupati membujuk seluruh unsur pemerintah dan DPRD untuk menjaga komitmen berbareng dalam menyelesaikan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 secara optimal demi keberlanjutan pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sumenep.

“Semoga Allah SWT memberikan rida, kekuatan, dan kemudahan kepada kita semua untuk menyelesaikan APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2027 dengan sebaik-baiknya, demi pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sumenep nan kita cintai,” pungkasnya.

Penulis : Wahyu

Editor : Wandi