Kritik Monopoli Parpol, LaNyalla Soroti Anomali Ketatanegaraan Lewat Disertasi Doktor Summa Cumlaude

KABAR MADURA | SURABAYA, Membedah secara tajam anomali dan abnormal struktural dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam badan perwakilan, mengantarkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Dalam Ujian Doktor Terbuka nan digelar di ASSEC Tower Unair, Ketua DPD RI ke-5 masa kedudukan 2019-2024 itu, sukses mempertahankan disertasinya dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan, Summa Cumlaude.

Disertasi nan dipertahankan berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”.

Melalui karya akademiknya, LaNyalla, menyoroti ketimpangan kekuatan di lembaga legislatif dan kekuasaan absolut partai politik nan dinilai telah mendistorsi kedaulatan rakyat.

*Cegah Kebuntuan Aspirasi*

Dalam paparannya, LaNyalla menyoroti Pasal 22E ayat(3) UUD 1945 nan memonopoli kepesertaan pemilu personil DPR RI hanya untuk partai politik. Hal ini, menurutnya, menciptakan kejadian Recall Bottleneck alias kebuntuan aspirasi.

Wakil rakyat di Senayan dinilai lebih tunduk pada disiplin fraksi dan ancaman Pergantian Antarwaktu (PAW) dari elit partai, dibandingkan kudu memperjuangkan aspirasi murni konstituen di wilayah pemilihannya.

Sebagai solusi, LaNyalla menawarkan terobosan konstitusional (Ius Constituendum) berupa dibukanya jalur perseorangan (independen/non-partai politik) untuk menjadi personil DPR RI.

“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi golongan non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan ahli untuk mengabdi di bilik utama kreator undang-undang tanpa kudu tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla dalam sidang, Rabu (11/11/2026).

*Dampak Positif*

Lebih jauh, LaNyalla menjabarkan sederet akibat positif nan signifikan jika unsur perseorangan diakomodasi di DPR RI.

Pertama, memperkuat sistem checks and balances (saling hati-hati dan imbangi) di internal legislatif.

Kedua, mencegah terbentuknya koalisi besar (oversized coalition) antara partai politik dan pemerintah nan kerap melahirkan kebijakan pro-elit nan merugikan publik.

Ketiga, meminimalisir bentrok kepentingan (conflict of interest) nan sering muncul akibat intervensi sponsor politik partai, sehingga izin strategis di sektor lingkungan, kesehatan, tata ruang, hingga ketenagakerjaan menjadi lebih berkeadilan.

Gagasan ini bukanlah perihal nan mustahil. LaNyalla menjadikan Afrika Selatan sebagai rujukan komparatif utama nan baru-baru ini mencetak sejarah konstitusional.

“Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutus bahwa Undang-Undang Pemilu mereka inkonstitusional lantaran menghalangi penduduk negara untuk dipilih menjadi personil Majelis Nasional secara independen. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023, negara tersebut resmi mengesahkan Amandemen UU Pemilihan Umum nan memberikan kewenangan bagi kandidat independen untuk menduduki bangku wakil rakyat tanpa disokong oleh partai politik,” urainya.

Model representasi jalur perseorangan di bilik utama perwakilan rakyat ini sesungguhnya juga telah lama diterapkan dan terbukti sukses di beragam negara maju berdemokrasi matang.

LaNyalla menyebut negara-negara seperti Britania Raya (Inggris), Amerika Serikat, dan Australia, hingga sejumlah personil Uni Eropa seperti Jerman dan Prancis, nan telah lebih dulu membuka ruang bagi masuknya calon independen di parlemen nasional mereka.

*Dorong Penguatan DPD*

Selain membuka jalur independen di DPR, disertasiLaNyalla juga menyoroti ketimpangan ekstrem antara DPR RI dan DPD RI (Soft Bicameralism).

Selama ini, DPR mempunyai kewenangan absolut dari awal hingga akhir dalam pembentukan Undang-Undang (end-to-end process). Sebaliknya, DPD RI hanya sebatas pemberi usulan dan pertimbangan tanpa mempunyai daya putus.

Berbekal pengalaman empirisnya sebagai Ketua DPD RI selama lima tahun, LaNyalla memandang langsungbagaimana aspirasi dan kepentingan obyektif wilayah kerap terpinggirkan oleh kebijakan sentralistik nan dikendalikan kekuatan politik nasional di DPR.

Oleh lantaran itu, pilar kedua dari rekonstruksi nan ditawarkan LaNyalla adalah menyetarakan kekuatan DPD RI.

Ia mendorong agar DPD RI mempunyai kewenangan penuh sebagai co-legislator nan sejajar dengan DPR RI dalam bagian legislasi, anggaran, dan pengawasan. Untuk mewujudkan dua pilar besar tersebut, LaNyalla merekomendasikan amandemen komprehensif terhadap Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.

Pencapaian predikat Summa Cumlaude ini tidak hanya menjadi penanda dedikasi akademik AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, tetapi juga memberikan cetak biru (blueprint) krusial bagi masa depan norma tata negara Indonesia.

Karya ini diharapkan memantik diskursus nasional nan lebih luas demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, bukan sekadar di tangan elite partai.

“Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; dia kudu dikembalikan kepada pemilik sahnya, ialah Rakyat Indonesia,” tegas LaNyalla menutup persidangan nan disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Hadir sebagai penyanggah dalam ujian tersebut Prof Romdhoni, Prof Suparto Wijoyo, Prof Muhamad Nafik Hadi, Prof Dossy Iskandar Prasetyo, Prof Muhammad Hatta Ali, Prof Radian Salman, Prof Mas Rahmah, Dr Wahyu Aditama, Dr Prawitra Thalib.

Sementara duduk di jejeran undangan akademik nan turut memberikan pertanyaan di antaranya, Dr Mulyadi (FISIP UI), Prof Dailami Firdaus (Anggota DPD RI), Dr Badikenita Br Sitepu (Anggota DPD RI), dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Dr Afriansyah Noor, M.Si (Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI).

Tampak pula sejumlah penyelenggara negara, di antaranya, Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, personil Dewan Pertimbangan Presiden Dr Soekarwo, personil DPR dan DPD RI, forum ketua wilayah serta sejumlah tokoh dan ketua organisasi masyarakat, KADIN dan ketua bagian olahraga olahraga. (*)