Ketua DPRD Sumenep Soroti Etika Politik Alumni Pesantren: Jangan Sampai Salah Jadi Teladan

Ketua DPRD Sumenep Soroti Etika Politik Alumni Pesantren: Jangan Sampai Salah Jadi Teladan

LIMADETIK.COM, SUMENEP – Status sebagai alumni pesantren tidak berakhir pada identitas pendidikan. Di bumi politik, latar belakang tersebut juga membawa tanggung jawab moral, terutama ketika sikap dan perilaku seorang pejabat berpotensi menjadi contoh bagi orang lain.

Pesan itu disampaikan Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, saat memberikan keterangan di Kantor DPRD Sumenep, Kamis (22/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional.

Zainal menyebut, nyaris seluruh personil DPRD Sumenep merupakan alumni pesantren. Ia apalagi menyatakan 99,9 persen personil legislatif di wilayah tersebut mempunyai latar belakang pendidikan pesantren, termasuk dirinya.

“99,9 persen personil DPRD adalah alumni pesantren, termasuk saya,” kata Zainal.

Namun, bagi Zainal, identitas santri di lingkungan politik bukan sekadar soal latar belakang pendidikan. Ada tanggung jawab nan melekat, terutama ketika seorang pejabat menyampaikan pandangan dan memperlihatkan langkah berpolitik di hadapan publik.

Ia mengaku berhati-hati ketika diminta menjelaskan gimana nilai-nilai pesantren diterapkan dalam praktik politiknya. Menurut dia, langkah seorang pejabat berpolitik bisa ditiru oleh orang lain, termasuk sesama alumni pesantren.

“Kalau langkah pesantren saya berpolitik disampaikan di forum ini alias menjawab pertanyaan Anda, maka Anda juga alumni pesantren bakal meniru style politik saya. Itu harganya mahal, Pak,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menyoroti persoalan keteladanan dalam politik. Sebab, perilaku pejabat publik tidak hanya dinilai dari pernyataan nan disampaikan, tetapi juga dari langkah mereka menjalankan amanah dan mengambil sikap dalam kehidupan politik.

Momentum Hari Santri Nasional menjadi ruang refleksi bagi kalangan alumni pesantren nan sekarang berada di lembaga pemerintahan maupun legislatif. Nilai-nilai nan dipelajari di pesantren dihadapkan pada realitas politik nan menuntut tanggung jawab, integritas, dan konsistensi antara ucapan dengan tindakan.

Bagi DPRD Sumenep, besarnya jumlah personil berlatar belakang pesantren sebagaimana disampaikan Zainal menjadi sorotan tersendiri. Identitas tersebut membawa angan agar nilai-nilai nan dipelajari di pesantren tetap tercermin dalam penyelenggaraan tugas sebagai wakil rakyat.

Peringatan Hari Santri Nasional pun tidak cukup dimaknai sebagai seremoni tahunan. Lebih dari itu, momentum tersebut dapat menjadi pengingat bahwa latar belakang pesantren perlu tercermin dalam perilaku dan tanggung jawab para pejabat publik.

Penulis : Wahyu

Editor : Wandi