Kemiskinan Pamekasan Jadi Sorotan DPRD, Ali Masykur: Punya Pekerjaan Belum Tentu Sejahtera

KABAR MADURA | Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur mengatakan, persoalan kemiskinan Pamekasan dinilai tidak cukup diselesaikan hanya dengan menekan nomor pengangguran. Pasalnya, sebagian masyarakat nan telah mempunyai pekerjaan tetap menghadapi kesulitan ekonomi akibat penghasilan nan belum bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi tersebut menjadi salah satu sorotan Ali Masykur, dalam momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Pamekasan ke-496, Selasa (3/11/2026).

Ali menilai, kesejahteraan masyarakat kudu menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Sebab, mempunyai pekerjaan belum tentu menjamin seseorang terbebas dari persoalan kemiskinan.

Salah satu contoh nan disorot adalah kondisi petani nan kudu mengeluarkan biaya produksi cukup besar, tetapi hasil panennya tidak selalu bisa menutupi modal nan dikeluarkan.

“Karena dari beberapa pengalaman saya sebagai petani dan masyarakat petani di Pamekasan, selalu rugi jika bertani. Sehingga modal nan dia keluarkan banyak, tapi ketika panen tidak seimbang dengan modal nan dikeluarkan,” jelasnya.

Menurut Ali, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya perlu diarahkan pada pembuatan lapangan kerja, tetapi juga peningkatan pendapatan masyarakat.

Karena itu, dia berambisi pemerintah wilayah dapat memperkuat perencanaan pembangunan, meningkatkan pendapatan original wilayah (PAD), serta memastikan pengawasan terhadap penyelenggaraan program melangkah optimal.

Ali juga menekankan pentingnya keterlibatan beragam pihak untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya pemerintah daerah, kontribusi bumi usaha, perbankan, dan badan upaya milik wilayah (BUMD) dinilai diperlukan untuk membantu menyelesaikan beragam persoalan sosial dan ekonomi.

Salah satu corak support nan diharapkan adalah pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan alias corporate social responsibility (CSR).

Menurutnya, program tersebut dapat diarahkan untuk membantu perbaikan rumah tidak layak huni serta memberikan support kepada anak yatim, kaum duafa, dan janda kurang mampu.

Selain itu, sektor perbankan dan BUMD diharapkan turut berkontribusi dalam pembangunan prasarana serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ali menegaskan, keberhasilan pembangunan memerlukan kekompakan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat wilayah (OPD), hingga pemerintah kecamatan dan desa.

“Jadi dari semua itu kita kudu bersama-sama membangun Kabupaten Pamekasan. Forkopimda kudu kompak, OPD kudu kompak, dan kepala desa, camat semuanya kudu kompak, bahu-membahu membangun Kabupaten Pamekasan nan lebih baik lagi daripada sebelumnya,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengapresiasi meningkatnya semangat masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, partisipasi penduduk mulai terlihat dalam beragam aktivitas pembangunan lingkungan, termasuk perbaikan prasarana jalan.

“Alhamdulillah, masyarakat semakin tulus dalam membangun desa, membangun lingkungannya. Masyarakat semakin semangat. Ketika saya berjamu untuk memandang perbaikan infrastruktur, utamanya jalan, masyarakat nan menyambut dan datang sangat banyak,” ungkapnya.

Kholilurrahman berambisi semangat gotong royong tersebut terus dipertahankan agar pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif.

Melalui momentum Hari Jadi Pamekasan ke-496 nan mengusung semangat Pamekasan Bangkit, pemerintah wilayah dan DPRD berambisi kerjasama beragam pihak dapat memberikan akibat nyata terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (ina/waw)