Kejaksaan Negeri Sumenep, Periksa dan Tangkap Inisial R?
Oleh : Hasyim Kh
Direktur Jaringan Strategi Pemuda
_______________________________________
OPINI – Dugaan Korupsi Logistik KPU Sumenep; Satu Tahun Penyidikan, Mengapa Belum Ada Tersangka? Ada Apa dengan Kejari Sumenep?
Satu tahun bukan waktu nan singkat. Dalam rentang waktu selama itu, semestinya proses penegakan norma telah menunjukkan perkembangan nan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, ketika sebuah perkara sudah masuk tahap investigasi selama kurang lebih satu tahun dan belum juga ada penetapan tersangka, publik tentu berkuasa mengusulkan pertanyaan kritis: sebenarnya apa nan sedang dikerjakan oleh Kejaksaan Negeri Sumenep?.
Apakah interogator betul-betul mengalami kesulitan mengungkap perkara? Apakah perangkat bukti belum mencukupi? Ataukah ada persoalan lain nan membikin proses investigasi melangkah begitu lamban?.
Pertanyaan ini bukan sekadar kritik biasa. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Sebab, investigasi bukan ruang untuk membiarkan sebuah perkara menggantung tanpa kepastian. Penyidikan kudu menjadi tahapan serius untuk mencari dan mengumpulkan bukti, membikin terang tindak pidana, serta menemukan pihak nan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Lantas, jika sudah satu tahun berjalan, sejauh mana perkembangan investigasi tersebut?.
Mengapa belum ada tersangka? Apakah seluruh pihak nan mempunyai relevansi dengan perkara sudah diperiksa? Apakah seluruh arsip dan aliran pertanggungjawaban sudah ditelusuri? Apakah setiap petunjuk nan muncul sudah didalami secara menyeluruh?.
Atau jangan-jangan investigasi hanya melangkah di tempat, sementara waktu terus berlalu dan publik dibiarkan menunggu tanpa penjelasan nan memadai?.
Jangan sampai satu tahun investigasi hanya menghasilkan tumpukan berkas, tetapi kandas memberikan kepastian hukum.
Publik juga mulai mempertanyakan posisi seseorang berinisial R. Apakah inisial R sudah pernah dimintai keterangan? Apakah keterangannya dianggap relevan dengan perkara nan sedang ditangani?.
Jika terdapat info alias petunjuk nan mengarah pada keterlibatan pihak tertentu, kenapa perihal tersebut tidak dijelaskan perkembangan penelusurannya sesuai pemisah info nan dapat dibuka kepada publik?.
Tentu, seseorang tidak boleh langsung dianggap bersalah hanya lantaran namanya disebut alias dipertanyakan. Namun, prinsip prasangka tak bersalah juga tidak boleh dijadikan argumen untuk menghindari pendalaman terhadap kebenaran dan info nan relevan.
Jika memang inisial R mempunyai keterkaitan dengan perkara, Kejari Sumenep kudu berani menguji relevansi tersebut melalui sistem hukum. Jika tidak ditemukan keterkaitan, sampaikan berasas hasil penanganan nan dapat dipertanggungjawabkan.
Yang tidak boleh terjadi adalah membiarkan pertanyaan publik terus berkembang tanpa kejelasan.
Kejaksaan Negeri Sumenep kudu memahami bahwa perkara nan sudah melangkah selama satu tahun bukan perkara nan bisa dibiarkan menjadi tanda tanya berkepanjangan. Masyarakat tidak meminta interogator menetapkan tersangka secara serampangan. Masyarakat meminta profesionalitas, transparansi, dan keseriusan.
Namun, sampai kapan publik kudu menunggu?.
Apakah kudu menunggu dua tahun? Tiga tahun? Atau sampai perkara tersebut perlahan tenggelam dan dilupakan?
Jangan sampai muncul persepsi bahwa investigasi bisa berjalan tanpa pemisah waktu nan jelas, sementara masyarakat tidak mendapatkan info mengenai argumen keterlambatan maupun langkah konkret nan sedang dilakukan.
Jika memang ada hambatan dalam pembuktian, jelaskan secara proporsional. Jika tetap ada saksi nan perlu diperiksa, lakukan pemeriksaan. Jika ada arsip nan kudu ditelusuri, telusuri. Jika terdapat petunjuk nan mengarah kepada pihak tertentu, jangan berakhir hanya lantaran persoalan tersebut dianggap sensitif.
Sebab, norma tidak boleh bekerja berasas rasa nyaman. Hukum kudu bekerja berasas fakta, bukti, dan ketentuan perundang-undangan.
Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep juga patut dimintai penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara ini. Bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan untuk memastikan bahwa kewenangan besar nan dimiliki lembaga kejaksaan dijalankan dengan akuntabilitas.
Jangan hanya berbincang tentang komitmen pemberantasan korupsi jika sebuah perkara nan sudah memasuki tahap investigasi selama setahun justru belum memberikan kejelasan kepada masyarakat.
Satu tahun adalah waktu nan cukup untuk mempertanyakan keseriusan, arah, dan efektivitas penanganan sebuah perkara.
Kini, bola ada di tangan Kejaksaan Negeri Sumenep. Publik menunggu jawaban nan konkret, bukan sekadar pernyataan normatif bahwa perkara tetap berproses.
Beranikah Kejari Sumenep membuka perkembangan investigasi kepada masyarakat? Beranikah memastikan seluruh pihak nan relevan diperiksa tanpa tebang pilih? Dan jika memang ditemukan bukti nan cukup, beranikah menetapkan tersangka sesuai prosedur hukum?.
Termasuk, apakah inisial R sudah didalami secara serius andaikan memang mempunyai keterkaitan dengan perkara tersebut?.
Jangan biarkan satu tahun investigasi berubah menjadi satu tahun ketidakpastian.
Sebab, ketika investigasi tidak menunjukkan kejelasan, nan dipertaruhkan bukan hanya nasib sebuah perkara, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Kejari Sumenep kudu menjawab: sampai kapan investigasi ini melangkah tanpa tersangka? Dan sebenarnya, apa nan sedang ditunggu?
Penulis : Hasyim Kh
Editor : Wahyu
Follow WA Channel limadetik.com untuk pembaruan buletin terbaru setiap hari Follow

13 jam yang lalu
11








English (US) ·
Indonesian (ID) ·