JJS DPRD Sumenep Jadi Momentum Perkuat Sinergi, Bupati: Politik Bukan soal Perbedaan

KABAR MADURA | Perbedaan partai dan pilihan politik tidak boleh menjadi penghalang bagi pembangunan daerah. Kepentingan rakyat kudu tetap menjadi titik jumpa di tengah dinamika politik. Pesan itu mengemuka dalam aktivitas Jalan-Jalan Sehat (JJS) DPRD Sumenep, Minggu pagi. 

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi unsur legislatif, eksekutif, dan masyarakat untuk membangun kebersamaan di luar forum umum pemerintahan. 

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo nan melepas peserta JJS menegaskan bahwa politik semestinya tidak berakhir pada perbedaan kepentingan maupun identitas partai. 

“Pagi ini kita tunjukkan, politik itu bukan soal perbedaan, politik itu soal kebersamaan. Kita jalan bareng, sehat bareng, untuk Sumenep bareng-bareng,” kata Fauzi. 

Menurutnya, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumenep kudu bisa menjaga keselarasan langkah dalam menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat. 

“DPRD dan Pemkab kudu satu langkah, satu keringat, satu tujuan. Kalau kita sehat, kerja kita untuk rakyat jadi lebih kuat,” ujarnya. 

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya hubungan nan konstruktif antara legislatif dan eksekutif. Keduanya memang mempunyai kegunaan dan kewenangan berbeda, tetapi sama-sama bertanggung jawab memastikan kebijakan serta program pembangunan memberikan faedah bagi masyarakat. 

Ketua DPRD Sumenep H. Zainal Arifin menjadi salah satu tokoh utama dalam aktivitas tersebut. Melalui JJS. Menurutnya, DPRD berupaya membangun ruang kebersamaan nan melampaui sekat formalitas kelembagaan dan perbedaan pilihan politik. 

Namun, sinergi antarlembaga tidak semestinya hanya ditunjukkan melalui aktivitas seremonial. Semangat kebersamaan perlu diterjemahkan ke dalam kerja nyata, mulai dari pembahasan anggaran, pengawasan program pemerintah, hingga penyelesaian persoalan nan dihadapi masyarakat. 

“Bagi kami, keberpihakan kepada rakyat menjadi ukuran krusial dalam menjalankan kegunaan legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sementara bagi pemerintah daerah, support legislatif perlu diimbangi dengan penyelenggaraan program nan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” paparnya. (ara/waw)